Abu Bakar Ba’asyir Dibebaskan, Kubu Prabowo-Sandiaga Sebut Politis
Jakarta, IDN Times - Polemik pembebasan terpidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba’asyir hangat diperdebatkan. Berbagai pihak saling angkat suara, termasuk Partai Berkarya dan Partai Demokrat, yang merupakan kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengapresiasi tindakan ‘super cepat’ Presiden Joko 'Jokowi' Widodo yang membebaskan Ba’asyir.
“Kami mengapresiasi tindakan super cepat presiden pada hari-hari ini,” kata Priyo di markas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (22/1).
1. Pembebasan Ba'asyir disebut sebagai komoditas politik
Namun, Priyo menilai apa yang dilakukan Presiden Jokowi sebagai komoditas politik. Sebab, ia curiga dengan keputusan yang diambil Presiden bertepatan dengan momentum Pilpres 2019.
“Ini sebagai komoditas politik untuk menaikkan elektabilitas pada saat menjelang pilpres, ya apapun tetap kita apresiasi, tapi memang agak unik Beliau super cepat untuk membebaskan ustaz Abu Bakar Ba’asyir,” ucap mantan politikus Partai Golkar itu.
2. Penanganan kasus Novel Baswedan juga patut dicurigai
Tak hanya pembebasan Ba’asyir, Priyo mengatakan, patut dicurigai juga penanganan kasus penyerangan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.
“Kedua juga super cepat menangani mendadak sontak tim gabungan untuk Novel Baswedan, meskipun ternyata pihak keluarga dan Pak Novel sendiri merasa tidak sreg dengan tim gabungan ataupun apapun namanaya ini. Tapi tindakan super cepat ini ada kalangan yang menilai ini ya, komoditas politik, semacam jualan untuk menaikkan elektabilitas, tapi saya lebih berkomentar tetap harus dihormati,” kata dia.
3. Demokrat sebut Jokowi dalam tekanan
Meski Jokowi ‘galau’ dan meminta pembebasan Ba'asyir dikaji ulang, Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahean menilai Jokowi tak berdaulat. Bahkan, menurutnya, Jokowi sedang ada dalam tekanan.
“Selang beberapa hari kebijakan itu berubah, bahkan sekarang dibatalkan dengan kamuflase dikaji ulang. Ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi tidak berdaulat, bahkan negara kita terlihat tidak berdaulat,” kata dia.
Ferdinand meyakini, pembatalan pembebasan Ba'asyir karena pihak asing atau pihak asing menekan pemerintah Indonesia. "Sehingga berubah dari semula akan dibebaskan, bahkan Jokowi mengatakan tanpa syarat, tiba-tiba dibatalkan dengan alasan dikaji ulang,” lanjut dia.
4. Negara Eropa melakukan tekanan ke Jokowi
Ferdinand menyebut pihak asing yang dimaksud adalah negara-negara Eropa, Australia dan Amerika.
“Tekanan dari asing lah, dari Australia, Amerika, negara-negara Eropa ini kan ada tekanan meski pun tidak secara terbuka ya, tapi kan mendapat jalur informasi lah, bagaimana mereka mendapatkan akses terhadap rencana pembebasan ini. Ini agak kontra-produktif dengan upaya pemberantasan terorisme di Indonesia,” kata dia.
