Ada Celah Riuh, Pilkada Serentak 2024 Diharapkan Berjalan Kondusif
- Ali Ramadhan prediksi Pilkada Serentak 2024 kondusif, tergantung pada komitmen semua pihak dalam menjaga proses pilkada.
- Rawan penggunaan isu SARA, politik uang, dan integritas penyelenggara menjadi tantangan dalam pilkada. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan.
- Muhammad Nurhasim soroti potensi meluasnya praktik oligarki dalam Pilkada 2024. Integritas penyelenggara dan akuntabilitas proses berpengaruh terhadap kondusivitas pelaksanaan pilkada.
Jakarta, IDN Times - Wakil Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Ali Ramadhan, memprediksi Pilkada Serentak 2024 akan berlangsung kondusif. Hal ini ia sampaikan dalam Diskusi Publik LPI di Jakarta dengan tema "Kondusivitas Pilkada Serentak dan Arah Baru Demokrasi", Jumat (30/8/2024).
Menurut Ali Ramadhan, kondusivitas Pilkada Serentak 2024 sangat bergantung pada komitmen semua pihak dalam menjaga proses pilkada.
"Kami khawatir akan adanya gesekan sosial, namun proyeksi kami tetap optimis pilkada akan berjalan kondusif," ujar Ali.
1. Ada celah pilkada bisa berjalan riuh
Ali menyoroti sejumlah celah rawan seperti penggunaan isu SARA, politik uang, dan integritas penyelenggara. Namun, ia menekankan bahwa kondisi saat ini masih relatif kondusif dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan.
Ia juga menjelaskan bahwa arah baru demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh konfigurasi politik nasional yang mencoba merambah hingga tingkat lokal melalui momentum pilkada serentak.
"Komposisi koalisi politik nasional tengah diupayakan untuk diseleraskan hingga ke daerah, meskipun ada fragmentasi di tingkat elite partai," tambahnya.
2. BRIN singgung isu oligarki bisa buat pilkada tak kondusif
Sementara Direktur Politik Hankam BRIN, Muhammad Nurhasim, menyoroti potensi meluasnya praktik oligarki dalam Pilkada 2024.
"Setelah putusan MK pada 20 Agustus 2024, banyak elite dikejutkan dan berlomba dalam proses kandidasi kepala daerah," ujar Nurhasim.
Nurhasim juga memetakan tiga kategori terkait kondusivitas, yaitu ketegangan di level elite, konflik antar calon dan penyelenggara, serta konflik internal partai.
"Yang perlu dicermati adalah konflik yang termobilisasi, terutama oleh basis dukungan militan dan loyal," ucap dia.
Menurutnya, integritas penyelenggara pilkada dan akuntabilitas seluruh prosesnya sangat berpengaruh terhadap kondusivitas pelaksanaan pilkada.
"Tetapi kalau melihat gelaran pilkada yang lalu-lalu, masyarakat kita sudah mulai cerdas," ucap dia.
3. Oligarki ingin perluas jangkauan monopoli kekuasaan
Di sisi lain, Pakar Kebijakan Publik, Asep Kusnanto, menambahkan bahwa oligarki akan berupaya memperluas jangkauan monopoli dari tingkat nasional ke daerah melalui pilkada serentak ini. Menurutnya, perbaikan kualitas demokrasi harus dimulai dari internal partai politik.
"Jika ingin memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia, maka partai politik harus banyak berbenah," kata Asep.
