Jakarta, IDN Times - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengaku tidak mengetahui informasi terkait dugaan dana desa yang dipakai untuk biaya menikah.
"Saya juga baru tahu, tempatnya tidak dijelaskan di mana. Ini kan namanya test the water, melempar sesuatu di air begitu ya dan bagaimana reaksinya," kata Halim dilansir dari Antara, Kamis (28/11).
Awalnya, Halim tidak mengetahui isu tersebut. Dia mendengar kabar bahwa ada dana desa yang digunakan untuk keperluan pribadi yakni menikah lagi, dari salah satu Direktur Jenderal (Dirjen) di Kemendes PDTT.
Halim mengatakan, dia tidak mau bereaksi dulu sebelum orang yang memiliki otoritas mengenai hal tersebut merespons.
"Supaya tidak timbul overlapping kewenangan. Karena terkait legal standing-nya, itu wilayah Kementerian Dalam Negeri. Terkait pencairan dananya, itu wilayah Kementerian Keuangan dan kabupaten yang menjadi tempat transitnya dana desa," kata Halim.
Meski tidak mau merespons, Halim sempat guyon dengan Dirjen yang memberi info isu tersebut.
"Ya lumayanlah, ada dana desa untuk menikah lagi, saya bilang. Sementara banyak APBN dan APBD yang digunakan untuk selingkuh. Nah kan lebih parah lagi," canda Halim.
Halim meminta agar sesuatu yang belum diketahui kebenarannya, tidak direspons secara berlebihan.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri menemukan ada indikasi dana desa disalahgunakan. Dana tersebut diketahui digunakan oleh kepala desa untuk kepentingan pribadi.
Kemendagri bersama pemerintah daerah (pemda) berusaha menindaklanjuti kasus ini, antara lain dengan menghentikan sementara penyaluran dana desa. Sebab, diduga anggaran tersebut dimainkan mulai dari tingkat desa hingga provinsi.
Sebelumnya Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kemendagri Benny Irwan mengungkapkan, ada dana desa yang telah ditransfer ke desa fiktif atau cacat hukum, digunakan untuk berbagai hal terutama kepentingan pribadi.
"Penggunaannya macam-macam, ada yang dipakai untuk beli mobil, ada yang dipakai untuk nikah lagi," ujar Benny dalam diskusi di FMB 9, Jakarta, Selasa (19/11).
Benny menambahkan, penyalahgunaan dana desa itu oleh berbagai macam oknum. "Macam-macam, di supra desa kecamatan, pendamping juga ada (yang terlibat)," tuturnya.