Jakarta, IDN Times - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana, menyampaikan keberatannya atas perilaku lurah yang meminta-minta sumbangan kepada warga yang mengurus dokumen di kelurahan.
Hal tersebut diungkapkannya saat mendapatkan aduan dari warga yang sedang mengurus surat keterangan di salah satu kelurahan di DKI Jakarta, dan diminta sumbangan oleh Kepala Kantor Lurah tersebut.
Mendengar aduan tersebut, Justin segera mendatangi kelurahan yang dimaksud, dan tanpa mengelak, lurah membenarkan serta mengatakan bahwa tindakannya merupakan perintah dari Gubernur DKI.
“Bahkan, klaim lurah tersebut, dalam perintah Gubernur ditetapkan target untuk mengumpulkan kurang lebih Rp88 juta untuk zakat dan Rp55 juta untuk PMI (Palang Merah Indonesia),” terang dia dalam keterangan resmi, Jumat (23/9/2022).
Justin sangat menyayangkan kejadian ini, sebab pelayan masyarakat dilibatkan untuk mengumpulkan sumbangan.
Menurutnya, Pemprov DKI harus menghapus stigma bahwa masyarakat yang mengurus dokumen di instansi Pemprov DKI harus mengeluarkan uang di luar ketentuan.
“Zaman dulu masyarakat sudah sering menghadapi pungli, jangan lagi sekarang masyarakat ditagihkan sumbangan. Saya khawatir, masyarakat akan merasa ini seperti pungli tapi dibungkus dengan judul sumbangan,” protesnya.
“Tugas lurah sudah cukup berat untuk melayani populasi warga DKI yang sangat besar, jadi sebaiknya jangan lagi bebankan mereka dengan tugas mencari-cari uang dari masyarakat, ini justru dikhawatirkan mendegradasi citra pelayan publik yang profesional,” tambahnya.
Menyikapi hal ini, Justin mengaku akan menyurati Gubernur Anies Baswedan secara khusus untuk menanyakan kebenaran perintah/arahan Gubernur, yang menugaskan lurah mencari sumbangan dan mematok besaran yang harus didapat tersebut.
“Saya tidak menghalang-halangi niat baik siapapun untuk kegiatan sosial, akan tetapi sangat tidak elok bilamana pelayan masyarakat ditugaskan untuk mencari uang, bahkan dipasang target pendapatan sumbangan,” ujar Justin.