PAN Ajukan HMP Pemakzulan Gibran, Hanya Diteken Satu Anggotanya
- Fraksi PAN di DPR RI hanya mengikutsertakan Sarifuddin Sudding dalam pengajuan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
- Dalam rapat di Gedung DPR pada 11 November 2026, Sudding menyoroti putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 dan putusan MK Nomor 1 Tahun 2026.
- Sudding menilai kedua putusan pengadilan harus dilaksanakan karena telah melalui pembuktian, lalu mengusulkan HMP terkait Gibran sebagai wakil Fraksi PAN dari Dapil Sulawesi Tengah.
Jakarta, IDN Times - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR RI hanya menyertakan satu anggotanya untuk menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Anggota tersebut adalah Sarifuddin Sudding.
Sudding menyoroti putusan pengadilan terkait surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran. Hal itu disampaikan Sudding dalam rapat pengajuan HMP Pemakzulan Gibran yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Mengawali penyampaiannya, Sudding turut menyinggung putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026, serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 1 Tahun 2026. Ia berpendapat putusan kedua pengadilan tersebut harus dilaksanakan.
“Karena proses ini sudah melalui pembuktian lewat lembaga peradilan. Maka saya sebagai anggota DPR dari Fraksi PAN mengusulkan hak menyatakan pendapat terkait saudara Gibran Rakabuming Raka,” kata legislator PAN itu.
Sudding kemudian menyebutkan namanya sendiri sebagai pengusul dari Fraksi PAN.
“Sebagai pengusul, saya Sarifuddin Sudding, Dapil Sulteng,” ucapnya.
