Ada Pejabat dapat Vaksin Booster, Ini Respons Menkes

25 Agu 2021, 23:28 WIB

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021). Rapat tersebut membahas ketersediaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Jakarta, IDN Times - Miris, saat masih banyak rakyat yang belum mendapatkan vaksinasi dosis satu sebaliknya sejumlah pejabat mengaku mendapatkan vaksin booster kepada Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Pengakuan secara tak sengaja itu disampaikan saat Jokowi meninjau vaksinasi COVID-19 di Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (24/8/2021)

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Demokrat Aliyah Mustika Ilham menyampaikan kondisi tersebut pada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

"Menurut temuan LaporCovid-19 diduga Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Gubernur Kaltim (Isran Noor) sudah menerima vaksin ketiga atau vaksin booster yang jenis Moderna dari obrolan yang terekam video" ujar Aliyah dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR dipantau virtual, Rabu (25/8/ 2021).

1. KIPI vaksin Moderna masih ditinjau

Petugas kesehatan menunjukkan vaksin COVID-19 Moderna saat vaksinasi dosis ketiga di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik, Medan, Sumatera Utara, Kamis (5/8/2021). (ANTARA FOTO/Fransisco Carolio)

Aliyah menilai para pejabat yang menerima vaksin booster jenis Moderna terkesan buru-buru, sebab potensi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) vaksin Moderna untuk para tenaga kesehatan masih membutuhkan perhatian.

"Yang menarik kenapa buru-buru ya menggunakan booster Moderna,"

2. Pemerintah diminta perbaiki mekanisme distribusi vaksin

Warga antre untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 saat Vaksinasi Massal COVID-19 dalam rangka HUT ke-75 Bhayangkara di Kota Madiun, Jawa Timur, Sabtu, 26 JWarga antre untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 saat Vaksinasi Massal COVID-19 dalam rangka HUT ke-75 Bhayangkara di Kota Madiun, Jawa Timur, Sabtu, 26 Juni 2021 (ANTARA FOTO/Siswowidodo)

Untuk itu, Aliyah meminta ketegasan pemerintah pusat yang belum sepenuhnya untuk mengawasi program vaksinasi hingga ke daerah.

"Untuk itu perlu adanya pemerintah untuk memperbaiki mekanisme dan sasaran vaksinasi," ujar Aliyah.

Aliyah juga mengingatkan vaksin booster semestinya untuk tenaga kesehatan. Ia meminta sebaiknya tak membuat gaduh dengan pemberian vaksin kepada para pejabat.

"Di situasi ini kita perlu memiliki sense of crisis serta empati tinggi kepada masyarakat dan juga para nakes," kata Aliyah.

3. WHO belum anjurkan vaksin booster untuk publik

Ilustrasi vaksin yang digunakan sebagai booster kedua bagi Tenaga Kesehatan. (ANTARA FOTO/Fransisco Carolio)

Mendengar hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tidak memberikan tanggapan secara tegas terkait vaksin booster untuk pejabat.

Dia menerangkan secara umum bahwa vaksin ketiga secara klinikal terbukti memberikan perlindungan lebih baik. Namun, Badan Kesehatan Dunia (WHO) saat ini tidak menganjurkan vaksin booster untuk masyarakat.

"Kenapa WHO tidak menganjurkan, bukan masalah klinical tapi etical, karena sampai saat ini baru 58 juta (orang) suntik pertama sekitar 30 juta dosis kedua. Dengan jumlah vaksin yang masih terbatas mungkin akan lebih pas memang itu kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang even (bahkan) belum mendapatkan kesempatan untuk suntik pertama," ucap Budi.