Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Diplomasi Prabowo Dianggap Belum Optimal, Pengamat: Nilainya 14 dari 100

5 min read
Diplomasi Prabowo Dianggap Belum Optimal, Pengamat: Nilainya 14 dari 100
Penasihat Senior LAB45 Andi Widjajanto dalam Conference of Indonesia Foreign Policy (CIFP) di sesi bertajuk Two Years of Prabowo’s Foreign Policy: The Scorecard So Far and Anticipating the Next Three Years. (IDN Times/Marcheilla)
  • Andi Widjajanto memberi skor 14 dari 100 untuk konversi hasil kunjungan luar negeri Prabowo menjadi capaian konkret bagi Indonesia.

  • Pengamat menilai kesepakatan diplomatik perlu diterjemahkan menjadi manfaat nyata dan kebijakan yang terukur.

  • Personalisasi pengambilan kebijakan luar negeri serta sejumlah isu dengan China, Amerika Serikat, dan Board of Peace ikut disorot.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Penasihat Senior LAB45, Andi Widjajanto, memberikan skor 14 dari 100 terhadap tingkat konversi hasil kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto menjadi capaian konkret. Penilaian tersebut disampaikan dalam diskusi yang mengevaluasi dua tahun kebijakan luar negeri pemerintahan Prabowo.

Menurut Andi, intensitas kunjungan diplomatik Presiden belum cukup apabila berbagai kesepakatan yang dihasilkan tidak diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi Indonesia. Dia menilai, pemerintah perlu mengalihkan perhatian dari jumlah kunjungan menuju implementasi perjanjian internasional.

Sementara itu, Senior Fellow Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) sekaligus dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Shofwan Al Banna Choiruzzad, menyoroti persoalan lain dalam diplomasi pemerintahan Prabowo, yakni personalisasi pengambilan kebijakan luar negeri yang dinilainya terlalu berpusat pada Presiden.

Kedua pengamat tersebut menyampaikan evaluasinya dalam Conference of Indonesia Foreign Policy (CIFP) di sesi bertajuk Two Years of Prabowo’s Foreign Policy: The Scorecard So Far and Anticipating the Next Three Years. Mereka menekankan pentingnya efektivitas diplomasi sekaligus penguatan kelembagaan agar kebijakan luar negeri Indonesia menghasilkan capaian yang terukur.

  1. 1. Skor hasil kunjungan luar negeri Prabowo baru 14 dari 100

    IMG_3111.jpeg
    Para pembicara dalam Conference of Indonesia Foreign Policy (CIFP) di sesi bertajuk Two Years of Prabowo’s Foreign Policy: The Scorecard So Far and Anticipating the Next Three Years. (IDN Times/Marcheilla)

    Andi menjelaskan, penilaian terhadap kunjungan luar negeri Presiden seharusnya tidak berhenti pada banyaknya pertemuan bilateral maupun kesepakatan yang ditandatangani. Hal yang lebih penting adalah kemampuan pemerintah mengonversi hasil diplomasi tersebut menjadi keuntungan strategis bagi Indonesia.

    Jumlah kunjungan luar negeri Prabowo sendiri telah mencapai 58 kali dalam dua tahun kepemimpinannya. Andi mempertanyakan sejauh mana rangkaian kunjungan itu berkontribusi terhadap kemandirian strategis Indonesia.

    “Kalau tadi ditanya nilainya, skornya, kalau skor tertinggi 100, konversi kunjungan luar negeri di masa Pak Prabowo itu 14,” kata Andi di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

    Dia menjelaskan, angka tersebut merupakan hasil penghitungan yang dilakukannya melalui kajian mengenai kunjungan luar negeri Prabowo sejak menjabat Menteri Pertahanan hingga menjadi Presiden. Penilaian tersebut mengukur konversi hasil kunjungan berdasarkan metodologi yang digunakannya, bukan skor keseluruhan kebijakan luar negeri pemerintah.

    Namun, Andi menilai skor itu masih berpotensi meningkat signifikan apabila pemerintah mampu merealisasikan berbagai kesepakatan yang telah diperoleh.

    “Saya bisa mengatakan Pak Prabowo enggak perlu kunjungan luar negeri lagi dari 2027 sampai 2029. Konversikan saja perjanjian yang didapat menjadi sesuatu yang riil,” ujarnya.

    Andi mencontohkan kerja sama pasokan minyak dari Rusia, pengembangan kecerdasan buatan dengan China, serta perjanjian terkait teknologi drone dengan Qatar dan Pakistan sebagai bidang yang perlu ditindaklanjuti.

    Menurut perhitungannya, apabila seluruh kesepakatan yang menjadi dasar kajiannya terealisasi, skor konversi tersebut berpotensi meningkat dari 14 menjadi 72 dari 100.

    “Jadi sebetulnya kalau saya ingin dinilai skornya positif di 2029, Pak Prabowo itu sudah anteng, stop kunjungan luar negerinya, lalu Menteri Luar Negeri ngobrol dengan menteri-menteri teknis terkait, bilang: ‘Konversikan ini, konversikan ini, konversikan ini,’ supaya nilainya menjadi 72 dari 100,” katanya.

  2. 2. Personalisasi kebijakan luar negeri dinilai menghambat efektivitas diplomasi

    IMG_3124.jpeg
    Dosen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia Dr. Shofwan Al Banna Choiruzzad dalam Conference of Indonesia Foreign Policy (CIFP) di sesi bertajuk Two Years of Prabowo’s Foreign Policy: The Scorecard So Far and Anticipating the Next Three Years. (IDN Times/Marcheilla)

    Dalam kesempatan yang sama, Shofwan mengkritik kecenderungan personalisasi kebijakan luar negeri Indonesia. Dia menilai keputusan diplomatik semakin terkonsentrasi pada pandangan Presiden, sementara mekanisme kelembagaan belum memperoleh peran yang memadai.

    Shofwan mengatakan, pada awal pemerintahan Prabowo terdapat optimisme bahwa latar belakang dan ketertarikan Presiden terhadap isu internasional dapat menjadi modal penting bagi diplomasi Indonesia.

    Namun, menurutnya, pandangan yang terlalu kuat dari seorang pemimpin dapat menjadi persoalan apabila tidak diimbangi keterbukaan terhadap masukan dan perspektif berbeda.

    “Kita menyaksikan sebuah personalisasi kebijakan luar negeri yang kemudian membuat kebijakan luar negeri ini terkonsentrasi di tangan seorang personal,” ujar Shofwan.

    Dia mengingatkan, pemimpin yang terlalu mengandalkan pandangan pribadinya berisiko kehilangan gambaran utuh mengenai persoalan internasional. “Sehebat apa pun orang itu, kalau dia tidak mendengar orang lain, dia tidak melihat dari sisi lain, dia pasti tidak akan melihat persoalan itu dengan utuh,” katanya.

    Shofwan menilai personalisasi juga dapat menyebabkan keputusan diplomatik tidak diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur dan terkoordinasi antarlembaga.

    “Ketika kemudian kita melihat kebijakan luar negeri terpersonalisasi, kemudian keputusan-keputusan dibuat sebagai individu dengan satu pandangan dunia yang kaku, tapi kemudian dia tidak terinstitusionalisasi, dia tidak bisa diterjemahkan misalnya ke dalam kebijakan-kebijakan yang terukur. Yang terjadi adalah kebijakan yang sering kali saling tubruk satu sama lain,” ujarnya.

  3. 3. Kebijakan terhadap China, AS, dan Board of Peace ikut disorot

    IMG_3123.jpeg
    Dosen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia Dr. Shofwan Al Banna Choiruzzad dalam Conference of Indonesia Foreign Policy (CIFP) di sesi bertajuk Two Years of Prabowo’s Foreign Policy: The Scorecard So Far and Anticipating the Next Three Years. (IDN Times/Marcheilla)

    Dalam sesi tersebut, Shofwan juga mengangkat sejumlah contoh kebijakan yang menurutnya memperlihatkan persoalan dalam proses pengambilan keputusan diplomatik Indonesia. Salah satunya adalah pernyataan bersama Indonesia dan China mengenai pengembangan bersama di wilayah yang memiliki klaim tumpang tindih.

    Dia juga menyinggung respons Indonesia terhadap permintaan Amerika Serikat terkait kesepakatan perdagangan resiprokal, serta isu pemberian akses penerbangan militer melalui wilayah udara Indonesia.

    Menurut Shofwan, berbagai persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi sikap Indonesia ketika menghadapi tekanan negara-negara besar.

    “Ketika diminta China sebuah pernyataan, sebuah permintaan yang sangat di luar kebiasaan, misalnya dengan areas of overlapping claim yang selama ini kita tidak mengakui itu, kemudian diikuti. Ketika Amerika Serikat minta agreement on reciprocal trade, diikuti,” ujarnya.

    Shofwan turut menyoroti partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) serta ketidakjelasan kelanjutan rencana pengiriman pasukan melalui International Stabilization Force (ISF).

    Menurutnya, dinamika tersebut menjadi contoh bagaimana keputusan diplomatik berpotensi menimbulkan ketidakpastian ketika tujuan dan mekanisme pelaksanaannya tidak dirumuskan secara jelas.

    “Ini merupakan gejala dari problem yang lebih luas. Jadi ini bukan cuma soal BoP saja. Kalau saya melihat, kebijakan luar negeri itu dimulai dari rumah,” kata Shofwan.

    Dia menekankan pentingnya pembenahan proses pengambilan kebijakan di dalam negeri agar Indonesia mampu menjalankan diplomasi yang konsisten.

    “Kalau rumahnya berantakan, maka kebijakan luar negeri juga akan berantakan. Maka mari kita benahi bersama,” ujarnya.

Related Articles

See More