Agung Laksono Deklarasi Siap Maju Jadi Calon Ketum PMI, Lawan JK

06 Des 2024, 22:31 WIB

Politisi Golkar, Agung Laksono (ketiga dari kiri) deklarasi dan siap maju jadi calon Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI). (ANTARA FOTO/Lintang Budiyanti)

Intinya sih...

Agung Laksono mendeklarasikan diri maju sebagai calon ketua umum PMI periode 2024-2029.
Ia mengklaim sudah memenuhi semua persyaratan dan telah mendapatkan dukungan 20% jumlah utusan Munas PMI.
Agung membantah menggunakan politik uang meskipun KDDI memberikan uang saku kepada pengurus daerah PMI.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono, mendeklarasikan diri maju sebagai bakal calon ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI), pada Jumat (6/12/2024). Ia mengaku siap bertarung dalam Musyawarah Nasional (Munas) PMI di Jakarta yang bakal digelar pada 8-10 Desember 2024. Selain Agung, ada pula Jusuf "JK" Kalla yang akan maju sebagai ketua umum untuk kali keempat.

"Saya Agung Laksono, siap maju sebagai calon atau kandidat ketua umum PMI untuk masa bakti 2024-2029," ujar Agung ketika memberikan keterangan pers di Jakarta, hari ini.

Ia mengaku sudah memenuhi semua persyaratan untuk maju dan mengikuti pemilihan calon ketua umum PMI periode 2024-2029. Kualifikasi yang dimaksud yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak sedang rangkap jabatan hingga bersedia menyediakan waktu dan tenaga untuk kepentingan dan kemajuan organisasi.

Mantan Ketua DPR itu mengaku kini menjabat sebagai Ketua Pengawas Komite Donor Darah Indonesia (KDDI). Meski begitu, KDDI tidak dikenal sebagai organisasi yang aktif dalam hal kemanusiaan dan penyediaan darah.

1. Agung mengklaim sudah kantongi dukungan dari sejumlah utusan Munas PMI

Politisi Partai Golkar, Agung Laksono ketika berada di dalam mobil usai mengikuti pemeriksaan di KPK. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Lebih lanjut, Agung mengklaim sudah mengantongi 20 persen dari jumlah utusan Munas PMI. Mengenai syarat ini, Agung mendapatkan informasi, jumlah utusan Munas sebanyak 476 yang berasal dari PMI berbagai daerah.

"Berdasarkan dari persyaratan umum tadi, dan kriteria pengurus bakal ketua umum saya sudah didukung 20 persen jumlah utusan dari Munas akan datang. Karena itu, saya berhak maju," ujar Agung.

Sebelum deklarasi ini, Agung dan KDDI lebih dulu bermanuver untuk menggalang dukungan dari pengurus daerah PMI. KDDI mengumpulkan pengurus daerah PMI di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada 29-30 November lalu.

Biaya transportasi dan akomodasi pengurus PMI yang hadir di Hotel Sultan ditanggung oleh KDDI. Mereka juga memberikan uang saku kepada pengurus.

Namun, Agung membantah telah melakukan politik uang agar mendukung pencalonannya. Ia berdalih, tak semua orang mampu ikut hadir di acara di Hotel Sultan.

2. KDDI tidak dikenal sebagai organisasi yang terkait PMI

Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said ketika diwawancarai untuk program Gen Z Memilih. (IDN Times/Fauzan)

Sementara, mantan Menteri ESDM dan eks Sekretaris Jenderal PMI, Sudirman Said, mengatakan organisasi KDDI tidak dikenal di dalam struktur kepemimpinan PMI. Itu sebabnya, keberadaan KDDI sendiri turut menjadi tanda tanya bagi para pengurus PMI.

"Kalaupun ada yang dikenal itu namanya Ikatan Donor Darah Indonesia. Itu pemimpinnya Pak Adang Daradjatun," ujar Sudirman ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada 4 Desember 2024 lalu.

Ia mengatakan, Sekjen PMI AM Fachir sudah mengirimkan surat edaran kepada seluruh pengurus PMI di daerah. Isinya tidak etis ada organisasi lain dan mengakses ke dalam PMI tanpa ada koordinasi lebih dulu.

"KDDI ini kan bukan konstituen atau stakeholders PMI," katanya.

3. PMI jangan digunakan sebagai alat politik

Relawan PMI Klaten membersihkan puing-puing pohon tumbang akibat angin kencang yang menerjang Tambong Wetan. (instagram/pmiklaten)

Lebih lanjut, Sudirman mengaku tidak tahu bila ada pihak tertentu yang ingin memanfaatkan PMI sebagai alat politik. Namun, ia berharap hal itu tidak terjadi.

"Kalau ada orang yang berpikir demikian, artinya orang itu tidak mengenal PMI," ujar Sudirman.

Ia menambahkan, ada kode etik dan aturan organisasi yang cukup detail agar PMI tidak diseret atau digunakan sebagai alat politik. Beberapa pengurus di daerah, kata dia, sempat kena teguran. Bahkan, sampai ada yang diberhentikan dari kepengurusan karena menggunakan PMI untuk tujuan politik praktis.

"Saya sendiri memilih cuti sebagai Sekjen PMI begitu ikut terlibat dalam politik praktis. Begitu urusan politik selesai, baru boleh aktif kembali sebagai pengurus," tutur dia.