Aher Usulkan Gaji Kepala Daerah Naik agar Tak Korupsi, Apa Respons Mendagri?

Mengetahui Aher mengusulkan kenaikan gaji kepala daerah, Mendagri Tjahjo Kumolo langsung menolaknya. Menurutnya, permasalahan korupsi bukan karena gaji.

"Korupsi kepala daerah dan perangkat daerah itu faktornya bukan gaji, sistem udah baik, pengawasan baik, tapi masih ada yang kena OTT itu bukan masalah gaji tapi masalah mental," ujar Tjahjo di Jakarta, Kamis (19/4).

Tjahjo mengatakan salah satu godaan kepala daerah adalah perencanaan anggaran. Maka dari itu, dia mendorong penerapan e-planning dan e-budgeting.

"Memahami area rawan korupsi itu kalau memang dikuasai dengan baik saya yakin tidak. Karena kuncinya pada perencanaan anggaran, ini godaan, jangan ada kongkalikong, jangan ada suap menyuap dengan DPRD atau pihak lain, itu aja," ucapnya. 

Lebih lanjut, Tjahjo mengungkapkan keheranannya lantaran masih saja ada kepala daerah yang kena jerat kasus. Padahal berulang kali diingatkan dan KPK pun rajin turun ke lapangan.  

"Kalau sudah ada semacam ini kan harusnya sadar, hati-hati karena apapun gerak langkah pasti akan di ikuti oleh semua pihak," ujarnya.

Untuk itu, lanjut Tjahjo dia meminta masyarakat memanfaatkan momen Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada 27 Juni mendatang untuk memilih pemimpin yang bersih dan memiliki rekam jejak yang baik.

"Memilih pemimpin yang bersih, yang amanah menjaga kehormatan, menjaga kewibawaan pemerintah daerah, masyarakat daerah yang nantinya akan memilih para calon. Itu yang harus kita jaga dengan baik," kata Tjahjo.

"Saya kira mau gaji naik 1.000 kali lipat kalau mentalnya mental korup ya tetap (korup)," tutupnya.