Program Kecamatan Berdaya Antar Jateng Raih Indonesia Kita Award
Pemprov Jawa Tengah meraih Indonesia Kita Award 2026 kategori Inovator Perlindungan Perempuan dan Anak berkat program Kecamatan Berdaya yang mendekatkan layanan pengaduan, pendampingan, dan pemberdayaan.
Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak telah terbentuk di 576 kecamatan Jawa Tengah dan melayani 2.886 warga hingga 9 November 2026, mencakup konseling, penanganan kasus, serta rujukan.
Pemprov Jateng akan menggelar pelatihan bagi fasilitator pencegahan dan penanganan kekerasan dari berbagai unsur, serta membahas payung hukum fasilitator dengan Menteri PPA.
Jakarta, IDN Times – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) meraih Indonesia Kita Award 2026 kategori Inovator Perlindungan Perempuan dan Anak. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam malam penganugerahan di Hotel Patra Jasa, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Penghargaan ini diberikan atas upaya Pemprov Jateng dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak, salah satunya melalui program Kecamatan Berdaya. Program tersebut mendekatkan layanan pengaduan, pendampingan, dan pemberdayaan kepada masyarakat hingga tingkat kecamatan.
1. Kecamatan Berdaya hadirkan layanan perlindungan hingga tingkat kecamatan
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menerima penghargaan untuk Pemprov Jateng yang berhasil meraih Indonesia Kita Award 2026 kategori Inovator Perlindungan Perempuan dan Anak di malam penganugerahan yang diselenggarakan di Hotel Patra Jasa, Jakarta, Selasa (10/11/2026). (dok. Pemprov Jateng) Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, penghargaan Indonesia Kita Award 2026 merupakan hasil kerja bersama masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak.
Menurutnya, pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan kepastian dan kemudahan akses layanan pengaduan serta pendampingan bagi korban kekerasan.
“Apresiasi ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, terutama dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak,” kata Luthfi.
Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Jateng adalah melalui program Kecamatan Berdaya. Dalam program ini, kecamatan difungsikan sebagai pusat layanan sekaligus pemberdayaan masyarakat, termasuk bagi perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan.
2. Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak sudah terbentuk di 576 kecamatan
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menerima penghargaan untuk Pemprov Jateng yang berhasil meraih Indonesia Kita Award 2026 kategori Inovator Perlindungan Perempuan dan Anak di malam penganugerahan yang diselenggarakan di Hotel Patra Jasa, Jakarta, Selasa (10/11/2026). (dok. Pemprov Jateng) Salah satu instrumen dalam program Kecamatan Berdaya adalah Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA). Saat ini, RPPA telah terbentuk di seluruh 576 kecamatan di Jawa Tengah.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, menyebutkan bahwa hingga 9 November 2026, sebanyak 2.886 masyarakat telah memperoleh layanan melalui RPPA.
Jumlah tersebut terdiri dari 799 layanan konseling, 1.898 penanganan kasus, dan 189 layanan rujukan. Menurut Uswatun, data tersebut menunjukkan bahwa RPPA telah memberikan layanan langsung kepada masyarakat.
"Tugas kita adalah bagaimana RPPA itu memberikan pelayanan yang terbaik. Kita terus lakukan akselerasi, bagaimana Kecamatan Berdaya itu bisa memasifkan RPPA sehingga lebih berdampak, perempuan dan anak-anak terlindungi," katanya.
3. Pemprov Jateng siapkan fasilitator untuk cegah kekerasan
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menerima penghargaan untuk Pemprov Jateng yang berhasil meraih Indonesia Kita Award 2026 kategori Inovator Perlindungan Perempuan dan Anak di malam penganugerahan yang diselenggarakan di Hotel Patra Jasa, Jakarta, Selasa (10/11/2026). (dok. Pemprov Jateng) Selain menyediakan layanan pengaduan dan pendampingan, Pemprov Jateng juga memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Uswatun mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengadakan training of trainers (ToT) bagi fasilitator pencegahan dan penanganan kekerasan. Fasilitator tersebut akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), pengurus pondok pesantren, kepolisian, sekolah, hingga relawan.
Pemprov Jateng juga berencana bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) untuk membahas payung hukum bagi keberadaan para fasilitator tersebut.
“Kami akan bertemu Menteri PPA untuk meminta payung hukum terkait dengan adanya fasilitator untuk pencegahan dan penanganan kekerasan," ucapnya.
Melalui penguatan layanan dan pencegahan tersebut, Pemprov Jateng berharap program Kecamatan Berdaya dapat semakin memperluas perlindungan bagi perempuan dan anak di seluruh wilayah Jawa Tengah. (WEB)
