Soal Tata Kelola APBN, Gibran: Tidak Semua Program Harus Bebani APBN

Pembangunan infrastruktur bisa didanai swasta dan investor

Jakarta, IDN Times -- Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menjawab pertanyaan panelis pada Debat Kedua Cawapres Pemilu 2024 soal bagaimana tata kelola keuangan APBN dalam menyelaraskan pembangunan infrastruktur.

1. Gibran menegaskan tidak semua APBN dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan

Soal Tata Kelola APBN, Gibran: Tidak Semua Program Harus Bebani APBNCawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka memberikan pertanyaan kepada Cawapres nomor urut 1, Cak Imin. (dok. TKN Prabowo-Gibran)

Gibran menerangkan bahwa tidak semua APBN dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan, tetapi hanya digunakan sebesar dua puluh persen dari APBN, selebihnya melalui swasta dan investor luar negeri.

“Tak semuanya harus pakai APBN, contoh IKN (Ibu Kota Negara) yang digunakan hanya 20 persen. Sisanya investasi dari swasta dan luar negeri,” kata Gibran menjawab pertanyaan panelis dalam Debat Kedua Cawapres Pemilu 2024 di JCC, Jumat (22/12/2023).

Baca Juga: Gibran Tegaskan Pemerataan Pembangunan Indonesia Sudah di Mana-mana

2. Gibran sampaikan cara penerimaan negara bisa meningkat

Soal Tata Kelola APBN, Gibran: Tidak Semua Program Harus Bebani APBNSejumlah artis dan influencer tampak mendampingi paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat debat cawapres yang diselenggarakan KPU di JCC, Senayan Jakarta, Jumat, (22/12). (Dok. TKN Prabowo-Gibran)

Adapun, Gibran menyatakan bahwa masih ada tugas penting yang patut dikerjakan oleh pemerintahan selanjutnya, yakni dengan membentuk Lembaga Badan Penerimaan Negara agar penerimaan negara nantinya bisa meningkat dan akan berpengaruh pada nilai rasio pendapatan pajak.

3. Rencana pembentukan lembaga Badan Penerimaan Negara

Soal Tata Kelola APBN, Gibran: Tidak Semua Program Harus Bebani APBNSejumlah artis dan influencer tampak mendampingi paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat debat cawapres yang diselenggarakan KPU di JCC, Senayan Jakarta, Jumat, (22/12). (Dok. TKN Prabowo-Gibran)

Gibran menyebut, demi bisa nilai rasio pendapatan pajak, dia menjanjikan pembentukan lembaga Badan Penerimaan Negara.

“Untuk itu, kami akan membentuk lembaga Badan Penerimaan Negara yang dikomandoi langsung oleh Presiden agar bisa lebih luwes dan naikkan ratio pajak, sehingga penerimaan negara bisa kita gunakan untuk pendidkan, kesehatan dan lain-lain,” kata Gibran. (WEB)

*Artikel ini merupakan kerja sama TKN Prabowo Gibran dan IDN Times

Baca Juga: Dorong UMKM Naik Kelas, Gibran Janjikan Pendampingan Penuh UMKM

Topik:

  • Ahmad Faisal

Berita Terkini Lainnya