Ahmad Luthfi Tegaskan Komitmen Lindungi Hak Pekerja Jawa Tengah
- Ahmad Luthfi berkomitmen melindungi hak-hak pekerja dengan membentuk desk perlindungan buruh dan memperkuat program BPJS Ketenagakerjaan.
- Luthfi menawarkan program pendampingan untuk UMKM, perhatian khusus terhadap sektor pertanian, dan usulan peningkatan jumlah Balai Latihan Kerja (BLK).
Jakarta, IDN Times - Calon Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak pekerja dengan membentuk desk perlindungan buruh yang akan memperkuat koordinasi antara pemerintah dan pihak terkait, seperti Polda Jawa Tengah.
Hal ini dipandang penting guna memastikan kesejahteraan tenaga kerja. Langkah penting yang juga ditawarkan adalah memperkuat program BPJS Ketenagakerjaan yang akan menjamin hak-hak pekerja. Mulai dari upah yang layak hingga hak-hak mereka dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk pesangon.
“Kami akan memfasilitasi dialog yang konstruktif antara buruh dan pengusaha untuk menentukan Upah Minimum Regional (UMR) yang adil, berbasis pada prinsip industrial. Perlindungan terhadap perempuan pekerja juga akan menjadi prioritas kami, termasuk hak cuti hamil, melahirkan, atau keguguran,” ujar Luthfi dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (21/11/2024).
1. Tawarkan program pendampingan permodalan
Dalam hal pemberdayaan UMKM, Luthfi menawarkan program pendampingan untuk permodalan dan pemasaran usaha mikro. Tujuannya agar mereka dapat naik kelas menjadi usaha menengah.
Sektor pertanian juga akan mendapat perhatian khusus dengan adanya program Jamkrida dan Jateng Berdikari yang dirancang untuk melindungi petani dari risiko gagal panen serta menjaga stabilitas harga hasil panen.
Luthfi juga menyampaikan keprihatinannya terhadap tingginya angka PHK di Jawa Tengah yang tercatat hampir 14 ribu tenaga kerja pada September 2024.
Ia pun mengusulkan peningkatan jumlah Balai Latihan Kerja (BLK) yang lebih tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah agar pelatihan tenaga kerja bisa lebih tepat sasaran.
“BLK kita harus diperbanyak dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Misalnya, pekerja garmen di Ungaran seharusnya dilatih di BLK yang ada di daerah tersebut, bukan di Kendal. Dengan begitu, tenaga kerja lokal bisa langsung siap pakai tanpa harus mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah,” kata Luthfi.
2. Perlu ada reformasi dalam bidang pendidikan
Program peningkatan jumlah BLK ini, kata Luthfi, akan membantu mengurangi angka pengangguran dan memastikan tenaga kerja Jawa Tengah siap bersaing di pasar kerja.
Dengan pendekatan yang lebih terfokus pada kebutuhan lokal, Luthfi yakin bahwa tenaga kerja di Jawa Tengah akan lebih terampil dan mampu memenuhi permintaan pasar.
Dia juga menegaskan pentingnya reformasi di bidang pendidikan untuk mencetak lulusan yang siap kerja, guna mengatasi tantangan ketenagakerjaan yang semakin besar di provinsi ini.
Menurutnya, pendidikan harus menjadi pintu gerbang menuju dunia kerja. Ia mengusulkan agar kurikulum pendidikan mendekatkan siswa dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
“Pendidikan harus menjadi pintu masuk menuju dunia kerja. Kurikulum harus mendekatkan para siswa pada kebutuhan pasar sehingga lulus sekolah langsung bisa bekerja,” ujar dia.
3. Negara harus hadir tangani kemiskinan ekstrem
Dia menekankan pentingnya negara hadir menangani masalah kemiskinan ekstrem yang masih melanda sebagian besar masyarakat.
Ia mengusulkan beberapa langkah konkret, antara lain memberikan subsidi pangan murah, pendidikan gratis bagi keluarga miskin ekstrem, dan akses kesehatan gratis.
Selain itu, Luthfi juga berencana memberikan fasilitas seperti seragam sekolah, buku, dan akses internet gratis bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, serta subsidi transportasi dengan menurunkan tarif kendaraan umum menjadi Rp1.000 (dari sebelumnya Rp2.000).
“Tidak hanya pendidikan dan kesehatan, kita juga akan memastikan anak-anak dari keluarga miskin dapat mengakses fasilitas lain yang mendukung keberhasilan mereka, termasuk akses transportasi yang terjangkau,” ucap dia.
