Ahok Pernah Minta Warga Sekitar Depo Pertamina Plumpang untuk Pindah

Deddy menjelaskan, upaya merelokasi dari kawasan berbahaya itu akhirnya terhenti ketika Anis Baswedan memenangkan kursi Gubernur DKI pada 2017. Dalam upayanya memenangkan suara masyarakat di kawasan itu, Anies Baswedan membuat kontrak politik untuk tidak merelokasi warga.

“Bahkan pada tahun 2021, Anies malah menerbitkan keputusan yang mengizinkan penerbitan IMB sementara bagi warga di sekitar wilayah itu,” kata Deddy.

Oleh karena itu, Deddy berharap pemerintah pusat dan provinsi DKI untuk serius menyelesaikan persoalan terkait pemukiman warga di daerah berbahaya tersebut. Sebab menurutnya, tidak mungkin Pertamina sendiri yang menyelesaikan permasalah tersebut.

Kewenangan menertibkan zona merah itu ada pada pemerintah dan aparat penegak hukum. Karena itu, Deddy berharap agar Kementerian BUMN dan Pertamina segera duduk bersama dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mencari solusi jangka panjang dari masalah tersebut.

“Tidak ada yang bisa menjamin bahwa peristiwa yang sama tidak terulang lagi di masa depan. Sudah sifatnya fasilitas penyimpanan BBM bersifat rentan karena mudah terbakar, baik oleh sebab-sebab alamiah maupun akibat kelalaian atau sabotase. Pilihannya hanya ada dua, merelokasi warga atau merelokasi Depo TBBM Pertamina itu,” terang Deddy.

Sebagai Anggota Komisi VI yang bermitra dengan Kementerian BUMN dan Pertamina, Deddy meminta agar saat ini seluruh energi diarahkan untuk menangani korban dan para pengungsi kebakaran yang terjadi pada Jumat (3/3/2023) malam.

Korban kebakaran memerlukan proses penyembuhan yang panjang dan biaya yang besar. Warga yang mengungsi juga butuh perhatian dan dukungan hingga masalah terkait pemukiman bisa dicarikan jalan keluarnya.

“Saya berharap agar warga terdampak tidak lagi memaksakan diri untuk kembali bermukim di daerah berbahaya itu,” ujar Deddy.

Deddy juga mengapresiasi penanganan cepat saat kejadian kebakaran, sehingga api dapat dipadamkan dalam waktu tidak terlalu lama dan jumlah korban tidak menjadi lebih besar. Dirinya menilai respons yang dilakukan semua para pihak yang terkait, termasuk Pertamina sudah tepat.

Tetapi begitupun Pertamina harus melakukan evaluasi standar pengamanan TBBM dan respon cepat ketika terjadi insiden. Pertamina juga perlu segera membentuk tim invesigasi independen untuk menyelidiki penyebab insiden yang menelan banyak korban jiwa tersebut.

“Kita harus menyampaikan bela sungkawa untuk para korban dan keluarganya. Tetapi kita juga harus memberikan apresiasi kepada para petugas di lapangan saat insiden terjadi.  Respon cepat aparat kepolisian, TNI, petugas pemadam, PMI, petugas medis dan rumah sakit membuat kebakaran tidak meluas dan banyak warga yg paling rentan dapat diselamatkan,” bebernya.

Deddy juga mengapresiasi para Direksi dan jajaran Pertamina yang hadir di lapangan dengan cepat. Bahkan Menteri BUMN langsung turun tangan dan mengambil tanggung jawab.

“Itu harus kita acknowledge. Bahkan Direktur Utama Pertamina yang baru tiba di Jepang dalam rangka tugas bersama Menteri ESDM dan Menteri Luar Negeri, langsung kembali ke Jakarta untuk memimpin upaya penanganan musibah tersebut,” ujarnya.

“Tidak seorangpun menginginkan terjadinya musibah ini. Tetapi yang paling penting saat ini adalah penanganan korban dan warga terdampak,” kata Deddy.