AHY Jamin Hasil Investigasi Kasus Pagar Laut Diumumkan ke Publik

Ia menegaskan, AHY sudah berkoordinasi beberapa kali dengan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.

"Ini menunjukkan bahwa beliau concern terkait isu ini, serta sebagai bentuk upaya mencari solusi terbaik, mengingat Kementerian ATR/BPN berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan," ucap Herzaky.

Namun, AHY menyadari polemik penerbitan SHM (Surat Hak Milik) dan SHGB (Surat Hak Guna Bangunan) dalam kasus pagar laut Tangerang yang berwenang ada di tingkat Kantor Pertanahan (Kantah) BPN Kabupaten Tangerang sesuai aturannya. Artinya, secara hukum memang hal ini sudah menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala Kantah. 

"Tetapi sebagai Menko, AHY akan ikut menjadi bagian solusi dari persoalan ini," jelas Herzaky.

Di samping itu, melihat perkembangannya, ada dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat Kantah maupun kerja Juru Ukur terkait soal terbitnya SHM dan SHGB itu. Juga perlu diteliti lebih lanjut mengapa Pemerintah Daerah bisa mengeluarkan PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) padahal fisiknya adalah laut. 

"RTRW Prov Banten dan PKKPR dari Bupati Tangerang ini konon dijadikan rujukan oleh Kepala Kantah sebagai dasar diterbitkannya SHM atau SHGB," tegas Herzaky.

Oleh karena itu, Herzaky mengajak agar publik mempercayakan kepada Menteri ATR/BPN untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Setelah itu agar disampaikan kepada publik hasilnya. 

"Menko AHY mendukung penuh Kementerian ATR/BPN dalam hal ini. Jika dugaan penyalahgunaan wewenang itu memang betul terbukti, maka hal tersebut harus diproses secara hukum lebih lanjut," imbuh dia.