AHY: Pernyataan Moeldoko soal Pertentangan Ideologi Menghasut

Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengatakan kebohongan yang disampaikan Moeldoko bukanlah hal yang baru. Bahkan sejak awal, kata dia, seluruh kader Demokrat yakin bahwa Moeldoko tidak mempedulikan etika dan nilai-nilai moral, hingga nilai-nilai etika keperwiraan dan keprajuritan.

"Namun kini, para kader Demokrat dan juga masyarakat luas, juga mempertanyakan, mohon maaf, kapasitas KSP Moeldoko. Bagaimana mungkin pejabat tinggi negara mengambil keputusan secara serampangan, gegabah, emosional dan jauh dari akal sehat," tuturnya.

Kemudian, AHY membahas bahwa dalam AD/ART yang disahkan pemerintah pada 2020 lalu menyebut KLB dianggap sah apabila harus ada permintaan paling tidak 2/3 dari 34 Ketua DPD dan 1/2 dari 514 Ketua DPC sebagai pemegang hak suara yang sah.

"Sementara faktanya, persyaratan tersebut sama sekali tidak dipenuhi. Lalu, bagaimana mungkin KSP Moeldoko merasa bahwa KLB Deli Serdang itu sah dan legitimate sehingga menerima dan mengklaim dirinya didaulat sebagai Ketua Umum?" ujar AHY.

"Padahal kumpulan orang-orang yang hadir di Deli Serdang tidak lebih dari gerombolan yang sedang melakukan perbuatan melawan hukum," lanjut dia.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko akhirnya membuka suara terkait keterpilihannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Moeldoko mengungkapkan alasannya ia mau menerima tawaran tersebut karena menurutnya arah demokrasi di Partai Demokrat sudah berubah.

"Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat. Dan kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat," kata Moeldoko dalam keterangannya yang disiarkan di Instagramnya, @dr_moeldoko, Minggu (28/3/2021)

Moeldoko menilai adanya pertarungan ideologis yang kuat dalam perpolitikan nasional menjelang Pilpres 2024. Dia menambahkan, hal itu justru menjadi ancaman bagi cita-cita Indonesia ke depan. Salah satu pertarungan ideologis itu, kata Moeldoko, ada di dalam tubuh Partai Demokrat saat ini.

"Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Demokrat. Jadi ini bukan sekadar menyelamatkan Demokrat tetapi juga menyelamatkan bangsa dan negara," ucap dia.

Tarik-menarik secara ideologis di tubuh Demokrat itulah yang diakui Moeldoko sebagai salah satu alasannya mau menerima permintaan jadi ketua umum versi KLB. Namun, mantan Panglima TNI ini mengungkapkan keputusan itu dilakukan setelah ia menyampaikan tiga pertanyaan pada peserta KLB.

"Pertanyaan yang pertama apakah KLB ini sesuai AD/ART, yang kedua seberapa serius kader Demokrat meminta saya pemimpin partai, dan yang ketiga adalah bersediakah kader Demokrat bekerja keras dengan integritas demi Merah Putih di atas kepentingan pribadi dan golongan," tutur dia.

"Semua pertanyaan itu dijawab oleh semua peserta KLB dengan gemuruh, maka baru saya buat keputusan," lanjut Moeldoko.