Jakarta, IDN Times - Nama calon presiden Prabowo Subianto tak terucap dari mulut Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyampaikan pidato kebangsaan, dalam konteks menitipkan pesan kepada 'presiden mendatang'.
Hal itu pun lantas mengundang tanya sejumlah pihak, apakah Demokrat memilih berada di tengah dalam Pilpres 2019? Lalu bagaimana respons Partai Gerindra?
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon memastikan, sejak awal Partai Demokrat telah menyatakan dukungan kepada Prabowo. Apa yang terjadi dalam pidato AHY, Fadli menyebutnya sebagai urusan internal partai.
"Saya kira sudah cukup jelas kok sikap Demokrat, dari awal mendukung Pak Prabowo-Sandi," kata Fadli usai Deklarasi Pas 02 Muda di Jalan HOS Tjokroaminoto No 93, Jakarta Pusat, Sabtu (2/3/2019).
Menurut Fadli, pidato AHY lebih merupakan persoalan atau konsolidasi internal Partai Demokrat. Tidak ada hubungannya dengan sinyal atau sebuah isyarat bahwa Demokrat menempatkan diri di posisi tengah.
"Apa yang jadi pidato kemarin terkait Partai Demokrat sendiri ya. Artinya, persoalan atau konsolidasi di dalam mereka sendiri, jadi saya kira nggak ada masalah, dari awal mereka sudah nyatakan dukungan," imbuhnya.
Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menganggap pidato AHY sebagai cerminan adanya aspirasi tersumbat di kubu capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.
"Siapa pun bisa menyampaikan pidato politik, tentu saja mungkin ada aspirasi yang tersumbat ya di pasangan 02, sehingga Pak AHY harus melakukan pidato politik," kata Hasto, Sabtu.
AHY menyampaikan pidato politik pada Jumat (1/2) malam di Djakarta Theater, Jakarta Pusat. Sejumlah hal disampaikan oleh Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat itu. Di antaranya mengenai program-program pro rakyat di era pemerintahan SBY, yang diharapkan bisa dilanjutkan di masa presiden berikutnya.
Ada tiga pokok pandangan Demokrat sebagai pesan kepada presiden mendatang yang disampaikan dalam pidato AHY. Di antaranya soal pertumbuhan ekonomi, impor pangan, dan hukum.
"Khusus untuk membantu masyarakat miskin dan kurang mampu, presiden mendatang disarankan menjalankan kebijakan dan program khusus untuk melindungi dan meningkatkan kelayakan hidup kaum miskin. Dengan segala kerendahan hati, Partai Demokrat menyarankan program-program pro rakyat era SBY dapat dilanjutkan dan ditingkatkan, apa pun namanya," kata AHY.