Jakarta, IDN Times - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) buka suara soal rencana materi tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) masuk ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia.
Komisioner KPAI, Aris Adi Leksono, tak memungkiri bahwa kemampuan AI dan coding perlu diajarkan kepada peserta didik di sekolah di tengah era transformasi digital.
Namun, kata Aris, penerapannya harus dikaji lebih lanjut, apakah materi tentang AI ini masuk pelajaran wajib atau hanya bersifat pilihan seperti ekstrakurikuler.
Aris juga menuturkan, perlu dikaji lebih mengenai kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kesiapan infrastruktur, sehingga bisa ditentukan prioritas kebijakan, dengan mengukur kesiapan daya dukung daerah dan satuan pendidikan.
"Implementasinya yang perlu dikaji, apakah masuk dalam kurikulum atau co kurikulum atau ekstrakurikuler atau bersifat pilihan," tutur Aris kepada IDN Times, Rabu (7/5/2025).
"Harus bisa membedakan belajar sistem Program AI dengan memanfaatkan AI untuk tools kerja. Maka penting penguatan literasi digital sebagai pengendali kemajuan teknologi," sambung dia.
Aris menjelaskan, pengkajian itu dilakukan agar jangan sampai penerapannya menambah beban pelajaran.
Menurutnya, pemerintah perlu menilik kembali beban struktur kurikulum di sistem pendidikan saat ini. Sehingga diharapkan materi AI masuk kurikulum ini sesuai dengan ekosistem dan kebutuhan pendidikan di Indonesia.
"Hal itu dilakukan untuk melihat beban struktur kurikulum di sistem pendidikan kita. Jangan sampai menambah beban pelajaran. Selain itu, perlu didukung dengan penguatan literasi digital yang baik," imbuh dia.
Sebelumnya pada Jumat, 2 Mei lalu, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Ucapan tersebut disampaikan Gibran dalam postingan video berdurasi singkat di akun media sosial Instagram resmi miliknya.
Putra sulung Presiden Ketujuh RI Joko "Jokowi" Widodo ini menyebut, mulai tahun ini pemerintah akan mendorong teknologi masuk ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Kebijakan ini akan diterapkan dari tingkat SD, SMP, hingga SMA dan SMK.
"Tahun ini, Pemerintah mendorong kurikulum teknologi seperti coding dan Al masuk ke 16.000 sekolah, dari SD, SMP, SMA hingga SMK. Selain itu, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, 200 Sekolah Rakyat akan dibangun untuk menjangkau wilayah yang belum tersentuh pendidikan layak," ucap Gibran.
Gibran menilai, ada dua langkah strategis dalam pembangunan bangsa. Pertama, terkait aksen pendidikan yang merata. Kedua, mempersiapkan generasi muda menghadapi era digital dan teknologi.
"Dua langkah strategis dalam pembangunan bangsa, memastikan akses pendidikan yang merata dan mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan di era digital dan teknologi," tutur dia.
Lebih lanjut, Gibran mengklaim program kurikulum teknologi dan Sekolah Rakyat merupakan upaya serta komitmen pemerintah menciptakan SDM yang memiliki daya saing.
"Langkah ini merupakan ikhtiar dan komitmen kuat untuk menciptakan Indonesia yang inklusif, cerdas, dan berdaya saing global. Kita kawal bersama. Selamat Hari Pendidikan Nasional," imbuh mantan Politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.