Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo diisukan menjadi pemimpin koalisi besar dari seluruh partai pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan belum ada pembahasan tersebut di internal Koalisi Indonesia Maju.
"Belum pernah ada pembicaraan," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Sebelumnya, Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor menanggapi isu Presiden Jokowi memimpin koalisi besar untuk pemerintahan jika Prabowo-Gibran resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024.
Wacana Jokowi berpotensi memimpin koalisi besar ini merupakan usulan PSI. Afriansyah mengatakan, koalisi Prabowo-Gibran sampai hari ini belum membahas usulan itu.
Kendati demikian, Afriansyah tak menampik bahwa hubungan Jokowi dan Prabowo sangat nyambung selama lima tahun terakhir ini.
"Kalau ini semua akan direspons itu seluruh koalisi akan berkumpul kemudian bermusyawarah mufakat apakah disetujui atau tidak," kata dia kepada wartawan saat dihubungi, Jumat (15/3/2024).
"Tapi selama hampir lima tahun antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini chemistry nyambung," lanjutnya.
Menurut dia, Prabowo akan memutuskan usulan itu setelah mendengar berbagai pendapat di kubu 02. Namun, ia mengatakan ada peluang Jokowi dapat restu memimpin koalisi besar.
Dia mengatakan, hubungan Prabowo dan Jokowi yang sudah berjalan baik ini harus dilanjutkan untuk keberlanjutan pembangunan Indonesia.
"Yang jelas chemistry yang baik ini harus dibangun untuk Indonesia berkelanjutan pembangunannya. Karena Pak Prabowo akan meneruskan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi," kata dia.
Menurut dia, hubungan Prabowo dan Jokowi ini secara psikologis masih nyambung. Terlebih, Prabowo ini didampingi Gibran Rakabuming, yang notabene merupakan putra sulung Presiden Jokowi.
Namun demikian, dia tak mau berandai-andai mengenai keberlanjutan usulan itu karena semua keputusan akan ditentukan Prabowo.
"Tapi tetap seluruh keputusan itu ada di tangan presiden terpilih yang mempunyai kewenangan," ujarnya.