Mengenal Playing Victim dalam Politik, Istilah yang Muncul Sejak Kuno

2. Praktik playing victim sudah ada sejak lama sebagai strategi berperang

Ilustrasi "Bamboo Camp" Mariso, salah satu kamp tawanan perang milik tentara Jepang di Makassar, Sulawesi Selatan, selama Perang Dunia II. (COFEPOW.org.uk)

Merujuk pada buku Seni Perang dan 36 Strategi karya Sun Tzu--penggagas seni perang dari Tiongkok, menjelaskan konsep playing victim dalam strategi perang: dalam strategi ke-34 sub bab Strategi Kalah, “Lukai diri sendiri untuk mendapatkan kepercayaan musuh (masuk ke dalam jebakan, jadilah umpan)”.

Sun Tzu menjelaskan dengan berpura-pura terluka bisa menimbulkan dua kemungkinan. Pertama, musuh akan bersantai sejenak karena dia tidak memandang kita sebagai ancaman serius. Kedua, jilat musuh dengan berpura-pura terluka, sehingga musuh merasa aman.

Gampangnya, kita dapat menyebut strategi ini sebagai strategi mengelabui dan memanipulasi keagresifan musuh. Praktik playing victim ini sudah diterapkan Sun Tzu sejak ratusan tahun yang lalu, atau sekitar 544-496 SM. 

Sun Tzu sendiri seorang jenderal, ahli strategi militer, penulis, sekaligus filsuf Tiongkok yang hidup pada periode Zhou Timur Tiongkok kuno. Sun Tzu secara tradisional dikreditkan sebagai penulis Seni Perang, sebuah karya strategi militer yang memengaruhi filosofi dan pemikiran militer Barat dan Asia Timur.

3. Playing victim strategi ampuh untuk mencuri simpati publik

Perang antara tentara sekutu dengan tentara Jepang di Balikpapan (Dok. Dahor Heritage Museum/Australian War Memorial)

Tak dapat dipungkiri, aksi menyerang dan bertahan dalam dunia politik adalah hal yang lumrah dilakukan, berbagai strategi agar dapat mencapai kekuasaan, termasuk strategi playing victim.

Strategi ini bertujuan untuk mengelabui musuh agar merasa aman dan tidak terancam, serta memanfaatkan simpati publik dengan pernyataan-pernyataan maupun bingkai kejadian. Sehingga pelaku playing victim seolah sebagai korban teraniaya dalam kasus, yang kemudian menggugah simpati dan dukungan publik.

Meskipun tak selalu berakhir manis, strategi ini dinilai cukup ampuh untuk menggiring opini masyarakat. Permainan kata-kata dan taktik mulus memang terbukti banyak mengelabui dan digunakan dalam berbagai situasi.

Alhasil, dampak strategi ini yang paling tampak adalah goyahnya pandangan netral dari publik dikarenakan adanya pengaruh psikologis yang menggugah simpati. Sehingga publik mulai menutup mata dan membangun pemahaman tersebut dengan menutup mata, mendukung tanpa mempertimbangkan fakta lain yang ada.

4. Kasus-kasus yang disebut-sebut menggunakan playing victim

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat sidang kasus penistaan agama. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Beberapa kasus yang juga dinilai menggunakan strategi playing victim yakni kaum Yahudi yang dianggap memanfaatkan simpati publik dan perhatian dunia, dengan menyatakan diri sebagai kaum terjajah dan terlantar, akibat siksaan dari Nazi di Jerman.

Dampak positifnya, mereka memperoleh banyak dukungan dari negara-negara besar, untuk kemudian menjajaki wilayah Palestina dan mendirikan negara Israel hingga saat ini.

Contoh lain jurus playing victim dalam politik adalah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Pilkada DKI 2017, dengan mengangkat isu minoritas untuk meraih simpati publik.

Sayangnya, pernyataan yang diucapkan Ahok justru membuat blunder dan tidak tepat sasaran, yang justru menjebloskan dia ke bui. Ahok dianggap menistakan agama.

5. Jurus lama SBY kembali dikeluarkan

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Beberapa waktu lalu, guru besar ilmu politik dari Universitas Pertahanan Salim Haji Said mengaku tak habis pikir, untuk apa Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko ikut memperebutkan jadi ketua umum Partai Demokrat.

Sebab, kata dia, Demokrat dianggap tidak lagi memiliki suara yang kuat di parlemen dan dunia politik. Pada pemilu legislatif saja, Demokrat hanya meraih total suara 7 persen. 

"Bahkan, ada yang mengatakan Partai Demokrat itu sebenarnya on the way out. Exit (dari dunia politik)," ujar Salim ketika diwawancarai jurnalis senior Karni Ilyas di kanal YouTube Karni Ilyas Club pada 11 Maret 2021. 

Salim tak juga menampik kemungkinan SBY kembali memakai jurus playing victim ketika ia dulu masih duduk sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Ketika itu, SBY disebut oleh almarhum Ketua MPR RI Taufik Kiemas sebagai anak kecil. Dari situ, dia kerap mengatakan ke publik telah diperlakukan tidak adil selama duduk di kabinet Megawati.

"Sehingga, orang mengatakan SBY atau pengikutnya ketika itu menyebut Pak SBY itu mendramatisir tingkah laku politik Taufik Kiemas untuk popularitas beliau. Sekarang, muncul lagi tuduhan itu sekarang," kata Salim. 

Kini, menurut Salim, tuduhan yang muncul adalah putra sulungnya telah dizalimi Moeldoko, yang notabene orang dekat Presiden Joko "Jokowi" Widodo. "Kata dizalimi itu kembali dipakai oleh Pak SBY," ujar pengamat militer itu.

Menanggapi tudingan SBY memainkan jurus lama, playing victim, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai. situasi yang terjadi saat ini tidak bisa dianggap normal. Sebab, menurut dia, banyak hal yang tidak masuk akal tapi justru malah dibiarkan oleh rezim penguasa saat ini. 

"Apakah sekelompok orang yang tidak berhak, dibolehkan menyelenggarakan kegiatan politik yang diklaim sebagai kongres (luar biasa) yang merupakan forum tertinggi di suatu organisasi?" tanya Herzaky kepada IDN Times melalui pesan pendek, 13 Maret 2021. 

"Lalu, mereka menghadirkan individu yang bukan pemilik suara yang sah, dan kemudian bisa memilih yang mereka sebut ketua umum baru yang merupakan orang lingkar dalam Istana, dan mendemisionerkan kepengurusan sebelumnya?" sambung Herzaky.

Menurut dia kesewenang-wenangan kekuasaan yang ditunjukkan secara nyata dan brutal ini telah memperkosa demokrasi, menafikan etika, norma, kepatutan, dan aturan-aturan hukum yang berlaku. Sehingga, menurut dia, tidak patut bila Salim Said justru menyebut yang terjadi saat ini sekadar drama politik.

"Kalau lah memang menghamba kepada kekuasaan, setidaknya janganlah kemudian menjadi intelektual tukang stempel maunya pemerintah ataupun pesanan pihak-pihak tertentu," ungkap Herzaky.

Baca Juga: AHY: KLB Demokrat Kubu Moeldoko Harusnya Minta Maaf ke Presiden Jokowi