Akui Banyak Masyarakat Tak Percaya Parpol, Ini Saran dari PAN

13 Jun 2022, 10:10 WIB

Ilustrasi bendera partai politik (ANTARA FOTO/Ampelsa)

Jakarta, IDN Times - Partai Amanat Nasional (PAN) tak memungkiri pandangan negatif masyarakat terhadap keberadaan partai politik.

Ketua DPP PAN, Ahmad Yohan, mengaku mendukung usulan soal kenaikan dana bantuan partai politik (banpol) dengan syarat adanya keterbukaan anggaran dan sosialisasi yang baik kepada masyarakat.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan lantaran banyak masyarakat yang mulai tidak percaya dengan partai politik.

“Kita perlu menyusun anggaran yang berkeadilan. Saat ini, kita juga sadar betul, sebagian besar masyarakat kita tidak percaya pada partai politik. Kami tidak abaikan itu,” kata Yohan dalam keterangannya, Senin (13/6/2022).

1. Dana banpol yang tidak transparan bisa menyakiti hati rakyat

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Mardya Shakti)

Dia menilai, kenaikan dana banpol yang tidak transparan akan sangat menyakiti hati masyarakat. Apalagi dalam kondisi dan situasi ekonomi yang tidak menentu pascapandemik COVID-19.

“Apalagi usulan ini bisa menyakiti hati masyarakat di tengah situasi ekonomi seperti ini, tapi kalau itu bisa jabarin rincian anggaran dengan baik, tentu masyarakat juga akan paham,” ucap Yohan.

2. Pemerintah ikut ambil bagian kawal dana banpol

Ilustrasi pemilih pemula. (IDN Times/Istimewa)

PAN mengusulkan supaya pemerintah bertanggung jawab terhadap dana saksi saat Pemilu mendatang. Langkah ini diambil supaya dana lebih transparan dan banyak pihak bisa mengawal langsung suara partai.

“Kalau kita bisa mengusulkan, kira-kira dijabarkan kalau dana tersebut untuk saksi (Pemilu), bahwa pemerintah yang akan menanggung semua saksi dibayar oleh negara, sehingga kita bisa bertahan dan mengawal suara partai,” kata Yohan.

“Penjabarannya harus jelas, bahwa ini penggunaannya untuk ini, untuk ini. Sehingga jika hal tersebut kita sosialisasikan tentu masyarakat juga akan terima bahwa Pemilu ini butuh biaya,” sambung dia.

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI ini, jika biaya saksi maupun biaya kampanye ditanggung pemerintah, maka partai politik bisa membangun demokrasi yang lebih baik.

“Bahwa ini cara kita membangun demokrasi kita, saksi diurusi negara, kampanye diurusi negara, partai ini tinggal cari manusia yang berkualitas agar masyarakat tidak salah pilih,” tuturnya.

3. Kenaikan dana banpol diusulkan Kemendagri

Ilustrasi menerima uang tunai. (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)

Diketahui sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan kenaikan bantuan keuangan untuk partai politik atau dana banpol.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan agar kenaikan dana banpol ini dapat terealisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022.