Akui Buat SMS Blast Rp999 Juta, KPK: Untuk Sampaikan Pesan Antikorupsi

Ali mengatakan, ada sejumlah contoh SMS blast yang dikirim KPK terkait dengan LHKPN. Misalnya, seorang wajib lapor akan menerima SMS pemberitahuan bahwa LHKPN yang ia laporkan sudah lengkap atau pengingat untuk melaporkan hartanya.

"Pengadaan ini juga telah dimasukkan dalam rencana anggaran biaya yang mengacu pada standar biaya masukan dari Kemenkeu. Informasi terkait paket-paket pengadaan KPK dapat diakses secara terbuka melalui LPSE Kemenkeu, silakan publik untuk mengawasi," ujar Ali.

Sebelumnya, sejumlah pengguna media sosial pada akhir pekan ini mengaku mendapat SMS blast yang dikirim atas nama KPK RI. Terdapat pesan sebuah kutipan yang disebut dikirim Ketua KPK RI.

"Manusia sempurna bukanlah manusia tang tidak pernah berbuat salah, tetapi manusia yang selalu belajar dari kesalahan. Ketua KPK RI," demikian isi SMS blast itu yang viral di media sosial.

Mengutip situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan, KPK disebut memang mengadakan lelang proyek pengadaan SMS blast. Nama proyek yang tertera dalam situs tersebut adalah 'Pengadaan SMS Masking LHKPN Tahun 2022'

Tender ini dibuat pada 15 Oktober 2021 dengan satuan kerja bernama Komisi Pemberantsan Korupsi KPK. Tender ini memiliki pagu paket senilai Rp999,218 juta dengan dengan sistem harga terendah sistem gugur.

Dalam situs tersebut tertulis bahwa proyek ini akan dikerjakan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Selain itu, anggaran itu proyek ini akan berasal dari APBN 2022.

Ada 19 peserta yang mengikuti tender ini. Namun, hanya tujuh peserta yang telah memberikan penawaran.

Perusahaan tersebut antara lain PT Elpia Internusa Sistematika, PT Tri Sahridaya Teknologi, PT Datasystem Solusindo, PT Citraweb Digital Multisolusi, PT Smart Mmilenium Effsiensi, PT Cakra Alpha Spektrum, dan PT Indosat Tbk.

Tender proyek ini dimenangkan oleh PT Elpia Internusa Sistmatika. Perusahaan itu tertulis beralamat di kawasan Rawabuntu, Tangerang Selatan, Banten.

Berdasarkan informasi yang tertera di resminya, perusahaan tersebut memang kerap menggarap proyek dari BUMN maupun pemerintahan.

Selain KPK, klien perusahaan tersebut yang berasal dari kalangan pemerintahan antara lain Kementerian Dalam Negeri,  BPJS Kesehatan, hingga Ditjen Imigrasi. Sementara, klien dari BUMN antara lain PLN, Kimia Farma, Bank BRI, hingga WIKA Realty.