Jakarta, IDN Times - Instagram Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani, @puanmaharaniri, dibanjiri oleh komentar dari warganet usai pengesahan UU Cipta Kerja (Ciptaker) dilakukan. Menurut pantauan IDN Times, hingga pukul 14.54 WIB, sudah ada sekitar 29 ribu komentar warganet meramaikan unggahan Puan mengenai HUT ke-75 TNI.
Kira-kira apa saja komentar warganet kepada politikus PDIP itu ya?
Terkait pengesahan UU Ciptaker, masih banyak masyarakat yang kecewa atas keputusan tersebut. Karena kekecewaannya, warganet pun tak segan-segan menyerbu akun Instagram Ketua DPR itu.
Salah satu akun bernama @michelynadelyasedubun mengungkapkan rasa kecewanya melalui kolom komentar. Ia merasa kecewa lantaran DPR memutuskan untuk mengesahkan UU Ciptaker tersebut.
"Keterlaluan. Ibu tidak memikirkan buruh-buruh di Indonesia. Saya sangat kecewa mendengar semua ini. Jujur saya menangis. Hati saya terasa tersayat oleh keputusan ibu," tulisnya.
Selain itu, ada juga akun @gilangcahyont yang mengungkapkan kekecewaannya pada Puan, "Berjuang untuk rakyat yang mana Bu Puan yang terhormat? Dulu saya lihat anda menangis seolah membela rakyat era SBY, padahal palus," tulis dia.
Lainnya, juga turut mengungkapkan rasa kecewanya di kolom komentar Puan. "Sampai jumpa di doa saya dan doa jutaan pekerja Indonesia di sepertiga malam ya bu. Semoga seluruh pemimpin yang berdiri karena suara rakyat itu selalu Allah ampuni dosa-dosanya," tulis akun @alindaseptiaam.
Walaupun kolom komentar Puan dipenuhi dengan kritikan dan komentar negatif dari warganet, rupanya masih ada beberapa warganet yang memberikan komentar positif kepada Puan. Seperti komentar akun @iwancepot507.
"Mbak Puan, saya pengen ketemu mbak. Sosok yang saya kagumi. Insha Allah saya mendukung Mbak layak jadi presiden," tulisnya dalam kolom komentar.
Sebelumnya, nama Puan sempat ramai diperbincangkan setelah ia diduga mematikan mikrofon ketika anggota DPR Fraksi Demokrat Irwan Fecho tengah interupsi. Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin dari Fraksi Golkar. Sementara, Puan duduk tepat di sebelah kursi Azis, di barisan pimpinan sidang.
Dalam sidang paripurna, Aziz sempat beradu pendapat dengan anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman. Adu mulut tersebut bermula ketika Benny merasa tidak diberikan hak berbicara. Sementara Aziz menilai Fraksi Demokrat sudah diberikan kesempatan berbicara.
Aziz menyebutkan Fraksi Demokrat telah tiga kali diberikan kesempatan berbicara, yakni kepada Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Hasan yang membacakan pandangan akhir tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja, serta Irwan Fecho dan Didi Irawadi Syamsuddin yang mengajukan interupsi sebelum RUU tersebut disahkan.
“Jadi mohon maaf, kita harus sama-sama memahami bahwa yang ingin berbicara bukan hanya Partai Demokrat, karena fraksi lain juga ingin menyampaikan pendapatnya. Saya pikir sudah jadi kewajiban pimpinan sidang untuk menertibkan jalannya rapat agar semua fraksi dapat hak menyampaikan aspirasi,” ujar Azis.
Aksi Puan diduga mematikan mikrofon terjadi saat Irwan Fecho sedang interupsi. Aksi Puan itu pun sempat tertangkap kamera salah satu stasiun televisi dan menjadi viral.
Setelah insiden adu mulut tersebut, akhirnya Fraksi Demokrat pun memutuskan untuk walk out atau keluar dari sidang paripurna. Peristiwa itu bermula ketika Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman menginterupsi pimpinan Rapat Paripurna, Azis Syamsuddin yang tengah mempersilakan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menyampaikan pandangan pemerintah terhadap RUU Ciptaker.
“Pimpinan, jika kita tidak didengar maka Fraksi Demokrat menyatakan walk out dari Sidang Paripurna dan tidak bertanggung jawab atas RUU Ciptaker,” kata Benny kepada Azis, yang tidak mempersilakan Benny untuk interupsi.
“Saya yang memimpin rapat Pak Benny,” kata Azis.
Aksi interupsi itu sendiri diawali oleh anggota Fraksi Demokrat Irwan yang meminta DPR menunda pengambilan keputusan terhadap RUU Ciptaker, karena berpotensi merugikan rakyat.
"Kami minta agar ditunda pembahasan untuk pengambilan keputusan. Mengapa ini terburu-buru, rakyat di luar bertanya, jangan sampai substansinya UU berpotensi menghilangkan hak rakyat, kerusakan lingkungan, kewenangan kami di daerah dan hak kami rakyat kecil," ucap Irwan.
Setelah menyatakan walk out, Fraksi Demokrat terlihat meninggalkan ruang Rapat Paripurna.
Meski dikritik banyak pihak, namun pada akhirnya DPR dan pemerintah telah mengesahkan UU Ciptaker. Pengesahan tersebut digelar di Sidang Paripurna DPR RI, pada Senin (5/10/2020).
Dalam rapat paripurna ini, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan pandangan akhirnya terhadap UU Ciptaker. Dia menjelaskan UU Ciptaker ini disepakati oleh 7 fraksi yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, PPP, NasDem, dan PAN. Sedangkan dua fraksi yang menolak yaitu Demokrat dan PKS. Demokrat juga menyatakan walk out dari rapat paripurna.
“Namun demikian kami menyerahkan kepada mekanisme di Rapat Paripurna untuk disahkan sebagai undang-undang,” kata Supratman.
“Apakah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dapat disetujui menjadi Undang-Undang,” tanya Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin yang memimpin rapat paripurna.
"Setuju,” jawab anggota dewan.
Rapat paripurna yang dimulai 15.25 WIB dihadiri oleh 318 anggota dewan. Sayang, siaran langsung yang ditayangkan lewat YouTube DPR RI dan Facebook DPR RI mengalami gangguan sehingga tayangan terputus-putus dan sempat hilang saat menyanyikan lagu kebangsaan ‘Indonesia Raya’.