Puan Diduga Matikan Mikrofon Saat Demokrat Bicara, Ini Penjelasan DPR
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menjelaskan kenapa Ketua DPR Puan Maharani menonaktifkan mikrofon saat anggota Fraksi Demokrat menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Senin (5/10/2020).
“Semua diberikan waktu untuk berbicara, bergantian. Jika sampai dimatikan mikrofonnya, itu hanya untuk menertibkan lalu lintas interupsi, pimpinan punya hak mengatur jalannya rapat,” kata Indra melalui keterangan tertulis, Selasa (6/10/2020).
1. Azis Syamsuddin beradu mulut dengan Benny K Harman
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin dari Fraksi Golkar. Aziz sempat beradu pendapat dengan anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman. Adu mulut tersebut bermula ketika Benny merasa tidak diberikan hak berbicara. Sementara Aziz menilai Fraksi Demokrat sudah diberikan kesempatan berbicara.
Aziz menyebutkan Fraksi Demokrat telah tiga kali diberikan kesempatan berbicara, yakni kepada Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Hasan yang membacakan pandangan akhir tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja, serta Irwan Fecho dan Didi Irawadi Syamsuddin yang mengajukan interupsi sebelum RUU tersebut disahkan.
“Jadi mohon maaf, kita harus sama-sama memahami bahwa yang ingin berbicara bukan hanya Partai Demokrat, karena fraksi lain juga ingin menyampaikan pendapatnya. Saya pikir sudah jadi kewajiban pimpinan sidang untuk menertibkan jalannya rapat agar semua fraksi dapat hak menyampaikan aspirasi,” ujarnya.
2. DPR klaim mikrofon otomatis mati
Indra mengklaim mikrofon di ruang rapat paripurna DPR sudah diatur otomatis mati setelah lima menit digunakan. Hal itu dilakukan agar masing-masing anggota memiliki waktu bicara yang sama dan supaya rapat berjalan efektif serta terukur dari sisi waktu dan substansi.
“Supaya tidak ada tabrakan audio yang membuat hang, maka perlu diatur lalu lintas pembicaraan,” ungkapnya.
3. Demokrat kecewa
Politikus Demokrat Irwan Fecho menyesalkan tidakan Puan mematikan mikrofon. Menurutnya, sebagai anggota DPR memiliki hak konstitusinya yang dijamin oleh UU sama dengan hak pimpinan dalam menyampaikan pendapat di sidang paripurna.
“Tentu saya sangat kecewa dan sedih karena apa aspirasi rakyat di luar yang saya ingin sampaikan secara jernih dan tuntas tidak bisa tersampaikan jelas dan tegas karena disamping sering dipotong oleh pimpinan sidang juga microphone saya dimatikan,” ujarnya.
Irwan mempertanyakan alasan pimpinan sidang yang terkesan berupaya menghalangi tugas Demokrat dalam menjalankan fungsi legislatif.
“Tentu ini ancaman buruk bagi demokrasi ke depan apalagi hak berpendapat di parlemen dijamin oleh UU. Saya tidak tahu apakah ini masuk dalam kategori contempt of parliament. Saya berharap kualitas demokrasi kita terus membaik ke depan dan tidak ada lagi insiden seperti sidang paripurna saat pembahasan pengambilan keputusan RUU Cipta Kerja menjadi UU,” ujar dia.
