DPR Minta Pemerintah Bangun Kepercayaan Publik Soal Vaksin
Ilustrasi vaksinasi COVID-19 (ANTARA FOTO/Jojon)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pemerintah harus mampu membangun kepercayaan masyarakat terkait efektivitas vaksinasi COVID-19. Dia menyarankan pemerintah melakukan sosialisasi masif soal mutu, manfaat, kemanan dan hal yang terjadi pasca vaksinasi.
"Kalau masyarakat tidak percaya, nanti akan susah mengajak mereka imunisasi. Apalagi, pola pendataannya saya dengar melalui SMS. Walau mereka menerima SMS, kalau dia ragu, tidak mau daftar, ini yang perlu diantisipasi," ujarnya kepada IDN Times melalui pesan singkat, Selasa (5/1/2021).
1. Pemerintah harus bisa usir rasa takut masyatakat terhadap vaksin
Petugas kesehatan mempersiapkan vaksin COVID-19 saat simulasi pelayanan vaksinasi di Puskesmas Kemaraya, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (18/12/2020). Simulasi tersebut dilaksanakan agar petugas kesehatan mengetahui proses penyuntikan vaksinasi COVID-19 yang direncanakan pada Maret 2021. (ANTARA FOTO/Jojon)Saleh juga menyebut, pemerintah selanjutnya harus mampu mengusir rasa takut masyarakat terhadap efek samping vaksin. Menurut dia, rasa takut inilah yang menjadi alasan sebagian masyarakat menolak vaksinasi.
"Dengan (sosialisasi) begitu, mereka tidak ada yang takut dan menolak. Biasanya, yang menolak adalah yang takut jika setelah imunisasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.
Baca Juga: Kapan Masyarakat Disuntik Vaksin COVID-19 Gratis? Ini Kata Pemerintah
2. Pemerintah belum perlu menerapkan sanksi untuk masyarakat yang menolak vaksin
Editor’s picks
Rencana Vaksinasi COVID-19 (Sukma Shakti/IDN Times)Saleh pun berpendapat, pemerintah belum perlu menerapkan sanksi bagi masyarakat umum hingga tenaga kesehatan yang menolak divaksinasi. Sebab, pemerintah masih memiliki tugas untuk sukses sosialisasikan vaksin.
"Nah, jika sosialisasi dan penegasan keamanan telah dilakukan, barulah kemudian dipikirkan penerapan sanksi. Tetapi, penerapan sanksi ini adalah langkah terakhir. Kalau upaya persuasif dinilai cukup, tidak perlu juga ada sanksi," bebernya.
3. Kesadaran masyarakat jadi hal utama suksesnya vaksinasi
Petugas kesehatan menyuntikan vaksin COVID-19 kepada seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) saat simulasi di lingkungan Kodam IX Udayana, Denpasar, Bali, Kamis (10/12/2020). Simulasi tersebut digelar sebagai persiapan penyuntikan vaksinasi COVID-19 yang rencananya digelar pada Januari 2021. (ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo)Bukan hanya itu, Saleh juga menilai jika kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, mempengaruhi keberhasilan vaksinasi. Jadi, sanksi tidak akan memberikan pengaruh apabila memang kesadaran masyarakat belum terbangun.
"Kalau semua sadar, ada atau tidak ada sanksi tidak akan berpengaruh, karena pada dasarnya semua orang ingin sehat," kata Saleh.
Baca Juga: 5 Catatan DPR untuk Pemerintah soal Vaksin COVID-19 Sinovac
Topik:
Berita Terkini Lainnya
