Tanggapi Tewasnya 6 Laskar FPI, Jokowi: Aparat Harus Taat Aturan Hukum
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menanggapi peristiwa penembakan yang menewaskan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) beberapa waktu lalu. Jokowi menekankan Indonesia adalah negara hukum. Sehingga siapa pun harus patuh terhadap hukum, termasuk aparat penegak hukum.
"Aparat penegak hukum juga wajib mengikuti aturan hukum dalam menjalankan tugasnya. Melindungi HAM dan menggunakan kewenangan, menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur," kata Jokowi pada keterangan persnya melalui YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (13/12/2020).
1. Jokowi meminta seluruh pihak ikuti prosedur hukum dan proses peradilan
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020) (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)Jokowi mengatakan bahwa mekanisme hukum bisa digunakan untuk mencari jalan keluar jika ada perbedaan tentang proses penegakan hukum. Ia meminta seluruh pihak mengikuti prosedur hukum dan proses peradilan.
"Saya minta agar menggunakan mekanisme hukum. Ikuti prosedur hukum. Ikuti proses peradilan. Hargai keputusan pengadilan," kata Jokowi.
Baca Juga: Ada Enam Jenazah Laskar FPI, RS Polri Kramat Jati Dijaga Ketat Polisi
2. Komnas HAM bisa dilibatkan dalam proses peradilan apabila dibutuhkan
Editor’s picks
IDN Times/Margith Juita DamanikJokowi juga mengatakan bahwa lembaga independen seperti Komnas HAM juga bisa dilibatkan dalam proses peradilan. Pada Komnas HAM, masyarakat bisa menyampaikan pengaduan.
"Sekali lagi saya tegaskan kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita. Menjaga fondasi bagi kemajuan Indonesia," katanya.
3. Masyarakat tidak boleh melanggar hukum dengan semena-mena
IDN Times/Galih PersianaSelain itu, Jokowi juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melanggar hukum, apalagi secara semena-mena. Sebab, hal itu dapat merugikan masyarakat secara luas.
"Apalagi membahayakan bangsa dan negara, aparat hukum tidak boleh mundur sedikit pun," katanya.
Baca Juga: Jokowi Ajak Elon Musk Investasi dan Luncurkan Roket SpaceX di RI
Topik:
Berita Terkini Lainnya
