Komisi III: Jokowi Belum Berikan Daftar Nama Calon Kapolri ke DPR
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi III DPR RI Supriansa mengatakan, hingga saat ini, DPR belum menerima Surat Presiden (Surpres) terkait nama-nama calon Kapolri dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
"Dan saat paripurna tadi Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI yang berpidato membuka paripurna masa persidangan III belum menyampaikan bahwa ada surat dari Bapak Presiden terkait pencalonan Kapolri," ujar Supriansa kepada IDN Times melalui pesan singkat, Senin (11/1/2021).
1. Diperkirakan Jokowi akan serahkan nama calon Kapolri sore ini atau besok
Presiden Joko Widodo bersiap memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020) (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)Supriansa memperkirakan Surpres tersebut akan diserahkan Jokowi pada sore hari ini atau besok. Namun yang pasti Komisi III akan menunggu Surpres tersebut.
"Mungkin sore ini atau besok baru masuk surat Bapak Presiden kita tunggu saja," ujarnya.
Baca Juga: Mahfud MD Bocorkan 5 Nama Calon Kapolri, Gatot Eddy Disebut Pertama
2. DPR akan lakukan fit and proper test kepada siapapun yang jadi calon Kapolri
Editor’s picks
Kapolri Jenderal Idham Aziz. ANTARA FOTO/Wahyu Putro AIa menjelaskan bahwa Komisi III senantiasa menunggu Surpres nama-nama calon Kapolri dari Presiden Jokowi. DPR juga akan melakukan uji kelayakan kepada siapapun nama-nama yang diajukan.
"Siapapun itu maka itulah yang terbaik untuk rakyat, bangsa dan negara," ujarnya.
3. Jokowi diminta libatkan KPK untuk menelaah rekam jejak calon Kapolri
Dokumen Humas PolriBursa calon Kepala Kepolisian RI (Kapolri) semakin memanas jelang Jenderal Polisi Idham Azis pensiun. Lima Jenderal berpangkat bintang tiga disebut-sebut berpeluang menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan, pihaknya mendesak Presiden Jokowi melibatkan sejumlah lembaga pengawas untuk melihat rekam jejak para calon Kapolri.
"ICW mendesak agar Presiden Joko Widodo dapat memanfaatkan lembaga pengawas seperti KPK, PPATK dan Direktorat Jenderal Pajak untuk melihat rekam jejak, dugaan adanya aliran transaksi tidak wajar dan kepatuhan pembayaran pajak sebelum mengirimkan nama calon Kapolri ke DPR," ujar Kurnia dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/1/2021).
Baca Juga: Jokowi Diminta Libatkan KPK untuk Menelaah Rekam Jejak 5 Calon Kapolri
Berita Terkini Lainnya
