Polemik Halal-Haram Vaksin AstraZeneca, Epidemiolog Buka Suara
Ilustrasi vaksinasi COVID-19 di Palembang (ANTARA Foto)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Atoillah Isfandi, memberikan pandangan kehalalan vaksin COVID-19 AstraZeneca. Menurutnya ada tiga hal yang menjadi pertimbangan dari penetapan haram sebuah vaksin.
“Bahannya mengandung bahan haram atau dibuat dengan cara yang haram, dalam proses pembuatan vaksin itu melanggar hukum syariah, dan tidak jelas manfaat suatu vaksin apalagi jika mudaratnya jauh lebih besar," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima IDN Times, Minggu (21/3/2021).
Menurutnya hukum haram tidak hanya dipandang dari kandungan bendanya, melainkan juga pada proses maupun manfaatnya.
1. Ada lima kaidah yang menjadi pertimbangan halal atau haramnya vaksin
Ilustrasi Vaksin. ANTARA FOTO/Wahyu Putro AIa juga menjelaskan lima kaidah yang menjadi pertimbangan halal atau haramnya sebuah vaksin. Kaidah-kaidah itu ia sarikan dari berbagai dalil Alquran dan hadis.
"Jika ini masih tahap percobaan seperti clinical trial fase pertama, dan setelah itu langsung dikomersilkan atau langsung dipakai, maka itu melanggar kaidah yang pertama dan itu hukumnya haram, meskipun kita memakai benda yang suci,” kata Atoilah.
Baca Juga: Cek Fakta: Vaksin AstraZeneca Mengandung Babi? Ini 5 Faktanya!
2. Niat pembuatan vaksin menjadi sesuatu hal yang penting
Petugas Kesehatan menunjukkan vaksin COVID-19 Sinovac saat vaksinasi tahap pertama di Rumah Sakit Kesrem, Lhokseumawe, Aceh. Rabu (10/2/2021) (ANTARA FOTO/Rahmad)Kemudian yang kedua adalah kaidah niat. Artinya, sebagus apapun benda dan proses
pembuatannya, namun jika tujuannya buruk maka hal itu haram. Lalu yang ketiga adalah kaidah masyaqqat.
“Artinya, jangan sampai dalam proses vaksinasi nantinya menimbulkan penyakit yang lain. Apabila efek samping yang ditimbulkan dari vaksinasi ini cukup besar, maka vaksin itu menjadi haram. Misalkan setelah divaksinasi nantinya akan menyebabkan kanker, maka hal itu tidak boleh,” ujarnya.
Editor’s picks
3. Saat kondisi darurat, hukum haram bisa gugur
Ilustrasi vaksinasi COVID-19. ANTARA FOTO/JojonLalu hal keempat yaitu kaidah adh dhararu atau kedaruratan. Jadi dalam kondisi darurat, hal-hal yang menyebabkan haram bisa gugur.
“Jadi meski ada unsur babinya, namun karena hal ini darurat, maka itu menjadi halal. Hingga nanti menemukan vaksin yang tidak menggunakan tripsin dari babi, maka vaksin yang ada hari ini tetap halal. Saat nanti ditemukan vaksin dengan tripsin dari sapi atau status pandemi COVID-19 ini berubah menjadi endemi saja, barulah dapat dikatakan kedaruratan dari permasalahan ini sudah lewat," katanya.
Kelima adalah kaidah al urf yang terkait dengan kearifan lokal. Walaupun demikian, menurutnya kaidah tersebut kurang cocok dalam hal vaksin.
4. Seperti apa sih kandungan babi yang terdapat di vaksin AstraZeneca?
Perusahaan farmasi AstraZeneca pbs.orgAtoilah menjelaskan tripsin babi yang digunakan dalam vaksin AstraZeneca itu hanya berada di proses awal. Hal itu berguna untuk penanaman serta menumbuhkan virus pada sel inang.
“Setelah virus ditanam kemudian tumbuh, maka virusnya dipanen. Pada proses itu menurut saya, pada dasarnya tidak ada persentuhan lagi antara tripsin dan si virus karena urusan si tripsin ini hanya dengan media tanamnya. Untuk itu, di produk akhir vaksin COVID-19 AstraZeneca sudah tidak ada unsur babi sama sekali," katanya.
Ia juga mengatakan telah mengonfirmasi ulang ke pihak AstraZeneca. Mereka memastikan tidak melibatkan tripsin dalam proses pemisahan. Tripsin hanya digunakan untuk media pembiakan.
"Jadi menurut saya, vaksin ini lebih aman dan halal,” katanya.
Baca Juga: Hipmi: Vaksin COVID-19 dan 'Vaksin' Ekonomi Harus Sejalan dan Selaras
Topik:
Berita Terkini Lainnya
