Politisi PDIP: Biar BPOM Menilai Vaksin Nusantara, Jangan Hakimi Dulu
Ilustrasi vaksinasi COVID-19 di Palembang (ANTARA Foto)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IX Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Rahmad Handoyo mengajak semua elemen bangsa, mendukung, membantu, dan mendorong terwujudnya produksi Vaksin Nusantara. Dia berharap vaksin buatan dalam negeri itu bisa menghentikan penyebaran pandemik COVID-19 di Tanah Air.
"Saya mengajak semua pihak, terutama para stakeholder dan para pihak yang mengerti soal pervaksinan dan soal pengendalian COVID-19, untuk senantiasa berpikir positif, termasuk apa pun yang berkaitan dengan penelitian,” kata Rahmad seperti dikutip dari situs dpr.go.id, Senin (22/2/2021).
Baca Juga: Epidemiolog Minta Menkes Hentikan Vaksin Nusantara, Kenapa?
1. Rahmad minta seluruh pihak jangan dulu menghakimi Vaksin Nusantara
Ilustrasi Vaksinasi COVID-19 (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)Menurut Rahmad, berjuang melawan pandemik COVID-19 tidak harus dengan cara menemukan vaksin. Namun, berjuang bisa dilakukan dengan membangun narasi yang memberikan ketenangan di masyarakat.
"Jadi, bisa tidaknya efikasi (khasiat) serta aman tidaknya Vaksin Nusantara, kita serahkan pada BPOM yang menilai dan memutuskan. Jangan belum apa-apa sudah menghakimi," katanya.
2. Rahmad pertanyakan pihak yang menilai Vaksin Nusantara tidak kredibel
Editor’s picks
Petugas kesehatan menyuntikan vaksin COVID-19 kepada seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) saat simulasi di lingkungan Kodam IX Udayana, Denpasar, Bali, Kamis (10/12/2020). Simulasi tersebut digelar sebagai persiapan penyuntikan vaksinasi COVID-19 yang rencananya digelar pada Januari 2021. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra WibowoRahmad mempertanyakan pernyataan sejumlah pihak tentang keberadaan Vaksin Nusantara. Pernyataan soal Vaksin Nusantara hanya mengada-ada, tidak kredibel, bahkan disebut hanya akal-akalan para peneliti, menurutnya dapat membuat masyarakat bingung.
“Penelitian ini melibatkan perguruan tinggi ternama dan sudah masuk dalam list WHO (Organisasi Kesehatan Dunia). Tentu kredibilitas seperti Undip, sudah pasti taruhannya bila penelitiannya tidak kredibel," kata dia.
3. BPOM adalah lembaga yang berwenang menentukan kelayakan vaksin
IDN Times/Helmi ShemiRahmad juga mempertanyakan pihak-pihak yang tidak berkompeten di bidangnya memandang kehadiran Vaksin Nusantara, dengan cara pikir yang negatif. Ia pun menyerahkan penilaian kelayakan sebuah vaksin pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Ada tugas negara lewat BPOM yang diamanahkan rakyat, bertugas memutuskan layak dan tidaknya setelah menilai melalui uji klinis. BPOM yang menentukan, rakyat dan kita percaya BPOM tidak bisa didikte,” katanya.
Baca Juga: Mengenal Sel Dendritik, Metode Vaksin COVID-19 Nusantara dari Terawan
Topik:
Berita Terkini Lainnya
