Sulit Kontrol Vaksinasi di Daerah, Menkes: Ada Daerah yang Gak Cepat
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Kemenkes tidak bisa mengontrol pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di daerah-daerah. Hal itu karena otonomi daerah menyebabkan stok vaksin COVID-19 yang sudah sampai di daerah menjadi milik wilayah tersebut.
"Nah masing-masing daerah kan beda nih behavior-nya, ada yang kerjanya gercep (gerak cepat), ada yang gak," ujarnya dalam acara Forum Diskusi Bersama Menkes secara virtual, Minggu (18/4/2021).
1. Prioritas vaksinasi setiap daerah berbeda-beda
Menkes Budi menjelaskan, daerah-daerah memiliki prioritas vaksinasi. Misalnya DKI Jakarta yang menjadikan lansia sebagai kelompok prioritas vaksinasi.
"Ada lansia, ada yang prioritasnya berdasarkan hal-hal lain, agak sulit karena gak 100 persen di bawah kekuasaan kita (Kemenkes)," katanya.
Baca Juga: Vaksinasi Lancar tapi Erick Thohir Mengaku Tak Senang, Ada Apa?
2. Pemda diminta prioritaskan lansia untuk divaksinasi
Editor’s picks
Budi berharap pemerintah daerah (pemda) untuk lebih memprioritaskan lansia untuk divaksinasi. Hal itu berdasarkan dengan kerentanan kematian yang tinggi pada lansia apabila terinfeksi COVID-19.
"Satu dari tiga lansia yang dirawat di rumah sakit karena COVID-19 meninggal, di rumah sakit rata-rata kematian lansia mencapai 32 persen, sedangkan non-lansia 14 persen," katanya.
3. 50 persen kasus kematian COVID-19 di Indonesia berasal dari kelompok lansia
Selain itu, Budi juga membeberkan bahwa 50 persen kasus kematian COVID-19 di Indonesia berasal dari kelompok lansia. Padahal, dari keseluruhan kasus COVID-19 di Indonesia persentase lansia hanya 12 persen.
"Fatality rate (nasonal) kita kan 2,82 persen, tapi kalau orang tua tuh empat kali rata-rata (12 persen)," katanya.
Baca Juga: Vaksin COVID-19 Menipis, Menkes Atur Prioritas Vaksinasi untuk Lansia