Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Aksi Mahasiswa di Patung Arjuna Wijaya (IDN Times/Rachma Syifa Faiza Rachel)

Jakarta, IDN Times - Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aksi Mahasiswa Demokrasi Indonesia menggelar demonstrasi di depan Patung Arjuna Wijaya, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023). 

Peserta demo yang berasal dari berbagai aliansi ini, menggelar aksi untuk mendukung agar Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Aliansi Masyarakat Jakarta Timur menyuarakan, mendukung penuh agar MK mengabulkan gugatan usia minimal capres dan cawapres dengan alasan untuk memberikan generasi muda kesempatan dalam membangun Indonesia.

Aspriasi tersebut serupa dengan Poros Muda Indonesia yang menyatakan:

  1. Mendukung Putusan Mahkamah Konstitusi
  2. Poros Muda Indonesia Bersama Mahkamah Konstitusi
  3. Poros Muda Indonesia Menjaga Kesatuan NKRI

Di saat massa aksi berorasi, di dalam Gedung MK majelis hakim telah memutuskan menolak gugatan dengan nomor perkara 29/PUU-XXI/2023 soal batas usia minimal capres dan cawapres.

Pemohon dalam gugatan itu ialah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan sejumlah perseorangan warga negara Indonesia, yakni Anthony Winza Probowo (Pemohon II), Danik Eka Rahmaningtyas (Pemohon III), Dedek Prayudi (Pemohon IV), dan Mikhail Gorbachev (Pemohon V).

Mereka menggugat Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi 'persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun’. Dalam petitumnya, pemohon meminta agar batas usia capres dan cawapres menjadi 35 tahun.

"Mengadili, menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta Pusat.

"Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk keseluruhannya," sambung dia.

Dalam putusan itu terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Suhartoyo dan M Guntur Hamzah.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More