Alasan MPR Tetapkan Jadwal Pemilihan Wapres Baru di Rabu Kliwon 9 Desember

MPR menunda sidang paripurna pemilihan Wapres baru dari 2 menjadi 9 Desember 2026 karena agenda kedewanan dan proses verifikasi.
Persiapan verifikasi mencakup administrasi, ijazah, pemeriksaan kesehatan, bebas narkoba, serta dokumen pengadilan calon Wapres.
Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan pengunduran diri, sementara MPR memiliki waktu 60 hari memilih pengganti.
Jakarta, IDN Times - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, memutuskan untuk menunda pelaksanaan sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden (Wapres) baru pengganti Gibran Rakabuming Raka menjadi Rabu, 9 Desember 2026.
Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Habiburokhman, mengatakan sidang paripurna pemilihan wapres akan digelar bertepatan pada Rabu Kliwon. Ia pun mengungkap sejumlah alasannya. Adapun, agenda sidang tersebut di antaranya adalah pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih.
"Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya niatan sejumlah fraksi untuk apa namanya merubah hari sidang Paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon. Tanggal seminggu berikutnya tanggal berapa tuh? 9. Diundur ya," kata Habiburokhman di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Pertama, MPR menyoroti pentingnya persiapan proses verifikasi calon wakil presiden. Hal ini mengingat waktu verifikasi yang hanya berlangsung selama 14 hari. Sebagai perwakilan Gerindra dalam tim verifikasi, ia mengusulkan agar persiapan administrasi dan koordinasi dengan lembaga terkait dilakukan sejak dini.
Salah satu dokumen yang menjadi perhatian adalah ijazah calon wakil presiden. Mekanisme verifikasi ijazah perlu dipersiapkan secara lebih matang agar tidak menimbulkan persoalan seperti yang pernah terjadi sebelumnya.
Ia mencontohkan, verifikasi ijazah tingkat SMA perlu dikoordinasikan dengan kementerian yang membidangi pendidikan dasar dan menengah. Sementara itu, dokumen ijazah perguruan tinggi juga perlu diverifikasi melalui instansi terkait.
"Kami akan mengusulkan juga sejak saat ini, kita berkoordinasi, misalnya dengan kementerian terkait untuk mempersiapkan apabila nanti dilakukan verifikasi semuanya sudah siap," ujarnya.
Kedua, selain verifikasi pendidikan, MPR juga memerhatikan pemeriksaan kesehatan dan bebas narkoba bagi calon wakil presiden. Menurut dia, rumah sakit yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat mulai membuka layanan pemeriksaan bagi calon yang akan mengikuti proses verifikasi.
Dengan demikian, para calon memiliki waktu lebih panjang untuk mempersiapkan pemeriksaan kesehatan, tanpa harus menunggu masa verifikasi yang hanya berlangsung selama 14 hari.
"Kami juga akan usulkan agar rumah sakit yang kemarin sudah ditunjuk KPU sekarang juga sudah membuka kepada para calon yang merasa mungkin sudah diinformasikan akan ditunjuk dan lain sebagainya, mempersiapkan diri," katanya.
Terakhir, MPR turut mempertimbangkan, persyaratan dokumen dari pengadilan yang harus dipenuhi calon wakil presiden. Sebab, terdapat dua dokumen penting yang perlu dipersiapkan, yakni surat keterangan tidak pailit dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara selama lima tahun atau lebih.
Ia menilai pengurusan kedua dokumen tersebut membutuhkan waktu sehingga perlu diantisipasi sejak awal. Habiburokhman berkaca pada pengalamannya ketika mengurus dokumen persyaratan Prabowo Subianto pada proses sebelumnya. Saat itu, pengurusan dokumen pengadilan membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga hari.
"Ini pengalaman kemarin waktu saya ngurus dokumen-dokumennya Pak Prabowo, dua dokumen ini enggak gampang-gampang amat ngurusnya, ya. Bisa 2 hari, 3 hari. Nah, jangan sampai persoalan-persoalan teknis, bisa menghambat proses kenegaraan kita," kata dia.
Diketahui, Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden ke pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis pagi. Dalam surat itu, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden. Surat pengunduran itu juga telah diberikan kepada Presiden Prabowo.
Pimpinan MPR akan menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut. MPR memiliki waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden baru menggantikan posisi yang ditinggalkan Gibran.
























