Ambruknya Al Khoziny: Tragedi Kemanusiaan dan Perdebatan APBN

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengatakan, ambruknya Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo menjadi bencana nonalam dengan korban terbanyak sepanjang 2025.

Menurut dia, peristiwa yang sudah menghilangkan 61 nyawa santri ini jadi bencana dengan jumlah korban meninggal dunia terbanyak sejak Januari hingga Oktober 2025. Penyebabnya adalah kegagalan struktur penyangga bangunan yang dinilai jauh dari kata standar.

“Ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo menjadi bencana nonalam, kegagalan teknologi dengan korban meninggal dunia terbanyak sepanjang tahun 2025. Ini mesti kita jadikan atensi dan antisipasi agar tidak terjadi di kemudian hari,” ujar Pratikno, dikutip Sabtu (11/10/2025).

Pemerintah berencana membangun kembali Pondok Pesantren Al Khoziny menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Wacana ini menjadi pro dan kontra.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengkritisi rencana pemerintah yang mewacanakan pembangunan Pondok Pesantren Al Khoziny ambruk dengan APBN.

Menurut FSGI, langkah ini malah melukai rasa keadilan keluarga korban. Tragedi ini dinilai tak akan pernah jadi pelajaran lembaga pendidikan untuk melindungi anak-anak saat menempuh pendidikan.

”Jangan sampai pihak yang lalai dan mengakibatkan 67 anak meninggal dunia malah diberi hadiah dengan biaya APBN. Ini sangat tidak adil dan melukai perasaan para korban serta publik," kata Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti, dikutip Senin (13/10/2025).

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan penggunaan dana APBN untuk pembangunan kembali Pondok Pesantren Al Khoziny merupakan bentuk balas budi negara terhadap jasa nenek moyang yang mendirikan negeri ini.

“Santri itu kan juga manusia. Apalagi pesantren itu 300 tahun lamanya mengabdikan diri untuk menciptakan keadaban Indonesia. Tiba-tiba ada 1.200 orang, bangunannya rusak. Mereka mau belajar di mana? Sementara nenek moyangnya yang ikut menjadikan negeri ini. Apakah salah kalau pemerintah membantu itu? Saya kira ada penyesuaian-penyesuaian bahasa nanti. Itu yang kita harapkan,” ujar Menag di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menjelaskan pembangunan kembali Pondok Pesantren Al Khoziny menggunakan APBN, merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjamin kenyamanan dan keamanan santri dalam menuntut ilmu.

Menurut Cak Imin, tanggung jawab negara tidak hanya sebatas mendukung pendidikan, tetapi juga memastikan para santri dapat belajar dengan rasa aman.

“Bagi pemerintah, yang utama adalah memberikan perlindungan agar santri bisa belajar dengan aman dan nyaman. Itu merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah,” ujar Cak Imin di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2025.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku menerima pesan WhatsApp yang meminta agar perbaikan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pesan itu ia terima setelah menyatakan bahwa dirinya akan terlebih dahulu mempelajari proposal perbaikan ponpes yang ambruk pada Senin (29/9/2025).

“Waktu itu saya bilang, saya akan lihat dulu proposalnya. Tapi sudah ada yang WA saya, katanya, ‘jangan pakai APBN, nanti (pondok pesantren) yang lain iri,’” ujar Purbaya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Sayangnya, Purbaya tidak menyebutkan siapa pihak yang mengirim pesan tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa hingga kini belum menerima proposal resmi terkait permintaan bantuan perbaikan ponpes dari APBN.

Meski demikian, Purbaya mengatakan belum bisa memberikan keputusan apapun sebelum melihat usulan resmi. Keputusan akan segera diambil begitu ia mempelajari proposal yang masuk.

"Saya belum tahu apa yang terbaik, tapi nanti begitu lihat proposalnya, saya akan putuskan,” ucap dia.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pondok Pesantren di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan, langkah ini merupakan bentuk perhatian besar terhadap lembaga pendidikan berbasis keagamaan di Indonesia.

Prasetyo mengatakan, gagasan pembentukan Ditjen Pesantren berawal dari peristiwa yang menimpa Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo. Dari peristiwa tersebut, pemerintah menemukan perlunya perhatian yang lebih serius terhadap kondisi pesantren di seluruh Indonesia.

“Baik, berkenaan dengan masalah izin Ditjen Pondok Pesantren, memang itu bermula dari beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Pondok Pesantren Al-Khoziny Sidoarjo yang kemudian dari peristiwa itu kita mendapatkan fakta bahwa tampaknya kita semua pemerintah perlu untuk memberikan perhatian yang lebih kepada pondok-pondok pesantren kita yang menurut data yang tercatat hari ini berjumlah kurang lebih 42 ribu pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2025

Dia mengatakan, Presiden Prabowo sangat menaruh perhatian terhadap pondok pesantren, baik dari aspek keamanan maupun pendidikan. Menurut dia, banyak bangunan pesantren yang belum memenuhi standar keamanan sehingga perlu dilakukan evaluasi secara teknis oleh pemerintah.

"Nah, Bapak Presiden juga sangat concern dalam hal pondok pesantren ini untuk beberapa hal. Pertama, berkaitan dengan masalah keamanan bangunan-bangunan pondok pesantren yang dari data banyak bangunan-bangunan pondok pesantren kita yang belum melalui prosedur untuk dari sisi keamanan, ya, sehingga Bapak Presiden memberikan petunjuk untuk kepada kita yang diwakili oleh Kementerian PU untuk melakukan asesmen terhadap bangunan-bangunan pondok pesantren kita dari sisi keamanan secara teknis,” ujar dia.