Lambat Bahas RUU dan Sahkan UU, Mungkinkah Gaji Anggota DPR Ditahan?
(Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di gedung DPR) IDN Times/Teatrika Putri
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyoroti lambannya pembahasan rancangan undang-undang (RUU) dan juga pengesahan undang-undang di DPR. Terkait hal ini, dia pun mengusulkan agar anggota DPR tidak diberi gaji.
Usulan Saut ini kontan ditanggapi banyak anggota DPR. Beberapa dari mereka menanggapi dengan serius, tapi ada juga yang menanggapinya biasa.
Baca Juga: KPK Undang 16 Pimpinan Parpol di Konferensi Nasional Anti Korupsi
1. Ketua DPR minta pemerintah juga tidak digaji
Antara Foto/Wahyu PutroKetua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku tidak tahu maksud pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK tersebut.
“Kemarin saya tidak tahu apa Pak Sahut serius atau bercanda, Beliau kan bicara begitu dengan saya dipanggung bersama dengan saya,” ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/12).
Kendati demikian, dia meminta pemerintah juga tidak diberi gaji. Sebab, menurut dia, pemerintah turut andil dalam membahas rancangan undang-undang tersebut.
“Saya bilang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, membuat undang-undang DPR itu tidak bisa sendirian, harus bersama-sama dengan pemerintah,” jelasnya.
“Saya bercanda juga kalau misal demikian saya setuju saja DPR tidak digaji, tapi pemerintah tidak digaji juga sama-sama, karena membuat undang-undang itu kan bersama dengan pemeritnah,” paparnya.
2. Fadli Zon minta KPK tidak asal sebut
IDN Times/Irfan FathurohmanAdapun Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, orang yang mengusulkan hal tersebut tidak mengerti sistem yang berlaku di dalam pemerintahan Indonesia.
“Ya mungkin dia tidak ngerti ya, dia gak ngerti bagaimana mekanisme pembuatan undang-undang, mungkin dia harus belajar lagi,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/14)
Dia meminta KPK untuk tidak asal sebut, karena dikhawatirkan nanti akan ada banyak hal yang harus diundangkan, perlu ada kebebasan untuk masyarakat yang tidak diatur dalam undang-undang.
“Kan perlu ada kebebasan, kecuali undang-undang yang memang dibutuhkan. Jadi pernyataan itu saya kira pernyataan yang di luar tupoksinya sebagai komisioner KPK, jadi harus hati-hati lah jangan ngomong sembarangan gitu,” paparnya.
3. Ide bagus, tapi akan sulit terealisasi
IDN Times/Kevin HandokoSementara Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, menilai usulan yang dilontarkan KPK itu sebagai ide bagus. Namun dia mengatakan, hal itu akan sulit terealisasi.
“Usulan bagus, tapi tidak akan bisa dieksekusi, karena gaji DPR itu hak anggota DPR walaupun kinerjanya memble, jika pun dalam membahas UU sering lama dan macet. Bukan gajinya yang ditahan, tapi kinerja anggotanya yang harus ditingkatkan,” papar Ujang melalui pesan Whatsapp kepada IDN Times, Jakarta, Rabu (5/14).
Baca Juga: DPR Kutuk Pembantaian 31 Pekerja di Papua
Berita Terkini Lainnya
