Anies Beri Kode PDIP Siap Gabung AMIN untuk Ajukan Hak Angket
Capres nomor urut satu, Anies Baswedan singgung perolehan suara PSI yang melonjak di real count KPU. (IDN Times/Amir Faisol)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Capres nomor urut satu, Anies Baswedan, memastikan hasil rembuk hak angket antara PDIP dan tiga partai politik pengusungnya, PKS, PKB, dan NasDem segera memasuki tahap final.
Anies juga meyakinkan, ketiga partai di Koalisi Perubahan masih solid untuk mendukung penggunaan hak angket guna menyelidiki kecurangan pemilihan umum (pemilu) 2024.
"Kita tunggu, mudah-mudahan dalam hari-hari ke depan akan final," ujar Anies saat ditemui seusai menghadiri acara pernikahan warga Kampung Aquarium di Jakarta Utara, Minggu (3/3/2024).
Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, Kaolisi Perubahan sampai hari ini masih menunggu tahap final pelaksanaan pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampai hari ini masih melakukan penghitungan suara.
Namun, ia kembali meyakinkan bahwa ketiga partai di Koalisi Perubahan masih solid mendukung penggunaan hak angket.
"Partai koalisi solid mengusung hak angket, dari situ dulu nanti kita lihat ke depannya gimana," ujarnya.
1. Cak Imin pastikan koalisinya solid dukung hak angket
Cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin seusai menghadiri kampanye dialogis bersama ratusan mahasiswa di GOR Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. (IDN Times/Amir Faisol)Cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, juga memastikan partai politik di Koalisi Perubahan solid mengajukan hak angket kecurangan Pemilu 2024.
DPR akan membuka masa sidang setelah menjalani masa reses pada 5 Maret 2024. Ketua Umum PKB itu mengatakan, nanti partai politik pendukung Anies-Muhaimin (AMIN) resmi akan mengajukan hak angket kecurangan di parlemen.
"Koalisi partai pendukung AMIN siap solid dan siap mengajukan. Ya kita tunggu aja urusan di DPR nanti," kata Cak Imin belum lama ini.
Baca Juga: Linimasa: Perkembangan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
2. Surya Paloh wajibkan NasDem gunakan hak angket di parlemen
Editor’s picks
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (tengah) menyampaikan dalam waktu dekat akan menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menindaklanjuti hak angket kecurangan pemilu. (IDN Times/Amir Faisol)Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mewajibkan Fraksi Nasdem menggunakan hak angket kecurangan Pemilu 2024. Menurutnya, upaya tersebut merupakan hak konstitusional DPR RI. Dia pun mewajibkan fraksi Partai NasDem di DPR ikut serta dalam Hak Angket dugaan kecurangan Pilpres 2024.
Paloh menilai, sangat disayangkan bila hak angket yang menjadi keistimewaan anggota DPR tak dimanfaatkan dengan baik di parlemen.
"Kalian tahu itu kan hak konstitusional yang ada saya pikir wajib, wajib ya. Bukan hanya sekadar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu," kata dia.
Paloh mengatakan, sikap ketiga partai politik di Koalisi Perubahan masih konsisten untuk mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Adapun proses dari hak itu, Paloh membiarkan supaya dapat berjalan secara alamiah.
"Sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Cak Imin dalam Koalisi Perubahan jelaslah memberikan support, memberikan katakanlah dukungan, prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir saja secara natural saja," kata dia.
3. Jusuf Kalla minta jangan khawatir soal penggunaan hak angket
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) usai membuka muktamar Dewan Masjid Indonesia (DMI). (IDN Times/Amir Faisol)Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menilai, penggunaan hak angket dapat menjadi momentum untuk membuktikan kecurangan Pemilu 2024. Hak angket menurutnya dapat menghilangkan kecurigaan publik dari penggugat tentang isu kecurangan Pemilu 2024.
“Tentunya hak angket itu baik bagi kedua belah pihak karena sekarang banyak isu bahwa ini ada masalah. Jadi kalau ada angket, kalau memang tidak ada soal, itu bagus sehingga menghilangkan kecurigaan," ujarnya.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu berpesan agar tak perlu ada yang merasa bersalah atau khawatir jika hak angket diajukan DPR. Menurut dia, apabila ada yang merasa khawatir, maka itu bisa menjadi indikasi adanya kecurangan pada Pemilu 2024.
"Jalani saja, tidak usah khawatir. Kalau memang tidak apa-apa bisa jadi klarifikasi. Kecuali ada apa-apa, tentu takut jadinya,” kata Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu.
Baca Juga: Dukung Hak Angket, Demonstran Teriak Turunkan Jokowi!
Berita Terkini Lainnya
