Cak Imin Bakal Evaluasi BRIN Jika Terpilih, Dana Riset Naik Jadi 3 Persen
Cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin seusai menghadiri kampanye dialogis bersama ratusan mahasiswa di GOR Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. (IDN Times/Amir Faisol)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Semarang, IDN Times - Cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengungkapkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi salah satu lembaga yang akan 'dislepet' atau dievaluasi.
Menurut Cak Imin, BRIN harus dievaluasi secara menyeluruh mulai dari tata kelola dan sistem kerjanya.
"Pasti. BRIN harus kita evaluasi semua tata kelola dan sistem kerjanya," kata Cak Imin saat ditemui seusai menghadiri acara Slepet Imin, di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (24/12/2023).
1. Janji bakal naikkan dana riset minimal 3 persen
Cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin seusai menghadiri kampanye dialogis bersama ratusan mahasiswa di GOR Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. (IDN Times/Amir Faisol)Ketua Umum PKB itu juga menyoroti minimnya dana riset yang digelontorkan oleh pemerintah. Dia berjanji akan meningkatkan dana riset menjadi 3 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut dia, peningkatan dana riset menjadi penting untuk dilakukan oleh Indonesia supaya tidak lagi menjadi negara yang konsumtif termasuk bergantung terhadap hasil-hasil riset dari negara lain.
"Minimal dana riset di negara kita itu 3 persen, karena apa? Karena kalau nggak kita hanya menjadi negara konsumen bahwa kita menjadi negara konsumtif produk pertanian, konsumen hasil riset riset negara yang lain," kata dia.
Baca Juga: Cak Imin: 40 Kota Bukan Dibangun dari Nol Seperti IKN
2. Perlu ada produksi massal dari hasil riset nasional
Cawapres Nomor Urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku siap menghadapi debat pilpres 2024 putaran kedua di JCC. (IDN Times/Amir Faisol)Lebih lanjut, yang tidak kalah penting menurut Cak Imin adalah perlu ada kemauan yang tinggi untuk memproduksi secara massal dengan memanfaatkan hasil-hasil riset. Sebab kata dia, kalau hanya melakukan riset, tapi tidak ada produksi massal maka tentu akan sia-sia.
Editor’s picks
Cak Imin juga mengkritisi peleburan lembaga riset menjadi satu lembaga, BRIN tapi produk risetnya belum digunakan untuk produksi massal dan tidak digunakan untuk kebijakan pemerintah.
"Karena itu pusat yang produksi hasil riset tapi pemerintah harus mau menggunakan hasil riset," ujar dia.
Baca Juga: BRIN Ungkap 3 Jurus Capres Gaet Suara Swing Voters Kalangan Buruh
3. Perlu ada hilirisasi dari hasil riset menjadi produksi massal
Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dalam acara IMGS 2023, VP Candidates: Powerful in Election, Powerful in Action pada Minggu (26/11/2023). (IDN Times/Tata Firza)Cak Imin menambahkan, evaluasi yang perlu dilakukan ke depan harus dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari perencanaan, dana riset, hingga ke user.
Menurut Cak Imin, satu-satunya yang bisa memproduksi secara massal dengan memanfaatkan hasil riset adalah pemerintah.
"Mulai dari perencanaan, dana riset, hingga user, usernya kalau dikit juga rugi harus massal. Massal yang bisa hanya pemerintah, pemerintah bersifat memaksa setiap produk harus bisa menjadi mass product dari hasil riset terutama di Agromaritim," kata dia.
Cak Imin menjelaskan cara-cara seperti ini telah dilakukan oleh Pemerintah Thailand sehingga itu yang membuat sektor agroindustri di negara tersebut bisa berkembang maju.
Keberhasilan itu, tidak lepas karena ada komitmen yang kuat dari pemerintahnya untuk memproduksi secara massal dengan memanfaatkan hasil riset dalam negerinya.
"Karena itu nanti kita punya pengalaman yang panjang dari satu periode ke periode pemerintahan insya Allah kita satukan dari hulu-hilirnya sampai menjadi dayaguna," ujar dia.
Diketahui, anggaran riset nasional mengalami kontraksi yang cukup dalam, dimana pada tahun 2017 tersedia anggaran sebesar Rp24,9 triliun atau 0,2 persen terhadap PDB.
Sementara saat ini, anggaran tersebut merosot hanya sebesar Rp2,2 triliun atau 0,01 persen terhadap PDB. Dengan kata lain, menciut lebih dari satu per dua puluh kalinya.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
