KPK Klaim Tak Ada Unsur Politik Usut Dugaan Korupsi di Kementan

Jakarta, IDN Times - KPK membantah bahwa penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) karena sentimen politik.

Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya sadar bahwa menjelang pelaksanaan pemilu, apapun yang dilakukan lembaganya pasti akan dikaitkan dengan politik.

“Kami sadar betul ini jelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan,” kata Ali Fikri dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jumat (29/9/2023).

KPK, kata Ali, menegaskan bahwa pada waktunya nanti kasus ini akan diungkap secara terang benderang di hadapan majelis hakim.

Menurutnya, seluruh proses penyidikan dalam kasus ini pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di meja hijau.

Karena itu, Ali memastikan bahwa proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian murni karena adanya pelanggaran hukum.

“Kami pastikan ini murni proses hukum," ujarnya.

Lebih lanjut, Ali mengingatkan bahwa dalam beberapa waktu, tindak pidana korupsi telah menjerat banyak politisi.

“Kalau kita lihat data memang dari beberapa waktu atau sejak KPK berdiri itu memang sudah banyak politisi-politisi atau tersangka, terpidana yang berlatar belakang politik,” kata dia.

Sebelumnya, KPK mulai melakukan penyelidikan kasus di Kementerian Pertanian sejak Januari 2023. KPK menyebut telah memiliki keterangan yang bisa menjadi bukti.

"KPK juga sudah memiliki bahan keterangan sebagai calon barang bukti, tentunya dalam proses-proses berikutnya," kata Ali Fikri.

Sementara Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membocorkan bahwa dugaan tindak pidana korupsi di Kementan terdapat tiga klaster.

“Kami mungkin ingin memberikan sedikit clue bahwa di dalam penanganan lidik di perkara Kementan ini ada tiga klaster," ujarnya.

Baca Juga: Mentan Syahrul Limpo Berada di Italia Saat Rumah Dinas Digeledah KPK