PKS: Lebih Baik Gunakan Hak Angket daripaka ke MK

Jakarta, IDN Times - Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsy menilai bahwa penggunaan hak angket di DPR RI penting dilakukan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan umum (pemilu) 2024.

Menurut dia, partai politik pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memang lebih baik menggunakan hak angket daripada melaporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ini menarik, angket ini bagus daripada kita ke MK ada pamannya, lebih baik kita ke angket, cantik,” kata Aboe saat konferensi pers usai para sekjen partai Koalisi Perubahan melakukan rapat tertutup di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Aboe menjelaskan, pengajuan hak angket ini memang harus melalui beberapa syarat, seperti wajib diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Aboe mengatakan, fraksi-fraksi partai politik lebih baik menggunakan hak istimewa DPR ini.

“Angket kita udah pengalaman kok, indah kerjanya, panjang waktunya,“ kata anggota Komisi III DPR RI itu.

DPR RI memang sempat menggunakan hak angket di parlemen untuk melakukan penyelidikan terhadap pejabat negara dan badan hukum yang dinilai melanggar undang-undang.

Salah satu contohnya ketika negara mencairkan dana bantuan untuk Bank Century senilai Rp6,76 triliun pada 2009. Saat itu, DPR menggulirkan hak angket yang berujung pada audit BPK.

Aboe mengatakan, hak angket memiliki kekuatan besar. Kini, Koalisi Perubahan tinggal menunggu PDIP sebagai partai inisiator untuk lebih dulu mengambil langkah.

“Jadi gitu, jadi cukup kuat sekali tinggal kita tunggu lokomotifnya,” ujarnya.

Wacana hak angket awalnya diungkapkan oleh capres nomor urur tiga, Ganjar Pranowo. Ia mendorong supaya dua partai pengusungnya, yakni PDIP dan PPP mengajukan hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024. PDIP dan PPP merupakan dua partai di parlemen yang mengusung Ganjar-Mahfud.

"Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” tutur dia.

Baca Juga: 3 Parpol Koalisi Perubahan Siap Gulirkan Hak Angket Bersama PDIP