Amnesty Desak Pengadilan HAM Ad Hoc Tragedi Semanggi I

14 Nov 2026, 15:39 WIB3 min read

Lia Hutasoit

News

Channel

Add Us on Google

Aksi Kamisan tragedi Semanggi (IDN Times/Margith Juita Damanik)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Amnesty International Indonesia mendesak DPR dan Presiden membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Tragedi Semanggi I.
Amnesty mempertanyakan peran Pokja pemerintah dan menyoroti dugaan pola intimidasi kelompok sipil terhadap massa aksi.
Tragedi Semanggi I pada 13 November 1998 menewaskan sedikitnya 17 warga sipil dan melukai 456 orang.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

13 November 1998

Tragedi Semanggi I terjadi di Jakarta saat mahasiswa dan masyarakat berunjuk rasa di tengah Sidang Istimewa MPR. Sedikitnya 17 warga sipil tewas dan 456 orang terluka.

14/11/2026

Amnesty International Indonesia mendesak DPR dan Presiden segera membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk mengadili kasus Tragedi Semanggi I.

kini

Proses hukum terhadap pelaku lapangan maupun pemberi komando belum tuntas.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Amnesty International Indonesia mendesak pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk mengadili kasus Tragedi Semanggi I.
Who?
Amnesty International Indonesia, DPR, Presiden, mahasiswa, masyarakat, kelompok Pam Swakarsa, dan aparat keamanan terlibat dalam keterangan mengenai peristiwa tersebut.
Where?
Tragedi Semanggi I terjadi di kawasan Universitas Atma Jaya dan Simpang Susun Semanggi, Jakarta.
When?
Peristiwa terjadi pada 13 November 1998. Desakan Amnesty disampaikan pada 14/11/2026.
Why?
Amnesty mendesak proses hukum karena 28 tahun setelah peristiwa tersebut, penanganan terhadap pelaku lapangan maupun pemberi komando belum tuntas.
How?
Peristiwa berlangsung saat demonstrasi mahasiswa dan masyarakat, disertai bentrokan antara kelompok Pam Swakarsa, warga, mahasiswa, dan aparat keamanan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Amnesty meminta DPR dan Presiden membuat Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Tragedi Semanggi I. Usman Hamid menyampaikan permintaan itu karena sudah 28 tahun belum ada proses hukum yang tuntas. Peristiwa ini melibatkan mahasiswa, masyarakat, kelompok Pam Swakarsa, dan aparat keamanan. Sampai kini, proses hukum pelaku belum tuntas.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Desakan Amnesty International Indonesia membuat tuntutan terhadap kejelasan proses hukum Tragedi Semanggi I kembali disampaikan secara terbuka. Pernyataan tersebut juga memuat perhatian terhadap korban dan keluarga korban, sekaligus menyoroti pentingnya kepastian mengenai rekomendasi Kelompok Kerja berdasarkan amanat UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Amnesty International Indonesia mendesak DPR dan Presiden segera membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc, untuk mengadili kasus Tragedi Semanggi I. Desakan ini disampaikan setelah 28 tahun peristiwa berdarah tersebut berlalu, tanpa proses hukum yang tuntas bagi korban dan keluarga korban.

“Dua puluh delapan tahun sejak terjadi Tragedi Semanggi I dan 26 tahun sejak terbentuknya UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, DPR dan Presiden tidak kunjung membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dikutip Sabtu (14/11/2026).

1. Amnesty International Indonesia kritik kebuntuan penegakan hukum

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam jumpa pers di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat (22/10/2029) malam (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Usman menilai pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) oleh pemerintah tidak boleh menjadi alasan untuk kembali menunda keadilan. Dia mempertanyakan, apakah kelompok tersebut akan merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Tragedi Semanggi I, Semanggi II, Trisakti, dan kasus pelanggaran HAM lainnya.

“Yang dibutuhkan adalah kejelasan: apakah Pokja akan merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Tragedi Semanggi I, Semanggi II, Trisakti dan kasus-kasus lainnya sebagaimana amanat Pasal 43 UU No.26/2000?," tulisnya.

2. Amnesty soroti pola Pam Swakarsa terulang

Ribuan ASN yang berhasil menuntaskan gelombang kedua program Komcad tahun 2026. (IDN Times/Santi Dewi)

Amnesty juga mengkritik kemunculan kelompok sipil yang diduga melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap massa aksi. Usman mengaitkan fenomena tersebut dengan pola pengerahan kelompok sipil bersenjata seperti Pam Swakarsa dalam Tragedi Semanggi I.

“Pola represi yang memanfaatkan kelompok sipil untuk mengintimidasi massa seperti yang terjadi pada Tragedi Semanggi I, ternyata masih dibiarkan," kata dia.

3. Sedikitnya 17 warga sipil tewas dalam Semanggi I

Teatrikal Dewi Keadilan sebagai bentuk protes dalam Aksi Kamisan di Kota Medan, Kamis (22/10/2026). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Tragedi Semanggi I terjadi pada 13 November 1998 di kawasan Universitas Atma Jaya dan Simpang Susun Semanggi, Jakarta. Peristiwa itu berlangsung di tengah demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang menolak Sidang Istimewa MPR, serta menuntut penghapusan Dwifungsi ABRI.

Laporan media dan Tim Relawan untuk Kemanusiaan mencatat sedikitnya 17 warga sipil tewas, termasuk tujuh mahasiswa, serta 456 orang terluka.

“Negara harus segera menuntaskan proses hukum atas kasus ini,” ujar Usman.

Tragedi Semanggi I berlangsung ketika mahasiswa dan masyarakat berunjuk rasa di tengah Sidang Istimewa MPR. Demonstrasi menuntut reformasi, penghapusan Dwifungsi ABRI, serta pengadilan terhadap pejabat dan politisi Orde Baru. Saat itu, kelompok Pam Swakarsa dilaporkan membawa senjata seperti bambu runcing, golok, dan celurit. Bentrokan antara kelompok tersebut, warga, mahasiswa, dan aparat keamanan terjadi di sekitar Semanggi.

Pasukan Brimob, Batalyon 305 Kostrad, dan Pasukan Anti-Huru-Hara Kodam Jaya dilaporkan berada di lokasi. Laporan media dan Tim Relawan untuk Kemanusiaan mencatat 17 warga sipil tewas dan 456 orang terluka. Hingga kini, proses hukum terhadap pelaku lapangan maupun pemberi komando belum tuntas.