Di Hadapan Prabowo, Ketua Umum Muhammadiyah Singgung Bahaya Oligarki Politik

Haedar menjelaskan, dalam dimensi sosial budaya, masyarakat Indonesia memiliki modal sosial berupa keberagaman suku, ras, golongan, hingga orientasi politik. Perbedaan tersebut selama ini dapat hidup berdampingan melalui toleransi dan semangat kebersamaan.

Menurutnya, kebersamaan sosial budaya menjadi modal penting untuk membangun Indonesia. Sebab, bangsa tidak akan kuat apabila masyarakatnya kehilangan semangat persatuan.

"Perbedaan suku, ras, golongan bahkan orientasi politik tetap hidup dalam toleransi dan semangat untuk hidup bersama. Dan ini hal yang sangat penting sebagai modal sosial kita untuk terus digerakkan menjadi modal sosial membangun Indonesia," katanya.

Sementara, dalam dimensi politik, Haedar mengingatkan, demokrasi Indonesia harus tetap berlandaskan nilai agama, kebudayaan luhur bangsa, dan Pancasila, khususnya sila keempat.

Ia menyebut, demokrasi tidak akan berjalan sesuai cita-cita bangsa, apabila para pelaku politik kehilangan kebijaksanaan dalam menjalankan kekuasaan.

"Maka demokrasi kita semestinya demokrasi yang tetap menjunjung tinggi nilai agama, kebudayaan luhur bangsa, dan Pancasila pasal atau sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," ucapnya.

"Tidak mungkin demokrasi politik kita hidup di tengah keberagaman dan cita-cita luhur bangsa jika kita hilang hikmat kebijaksanaan dalam berpolitik. Dan kalau ada sekelompok apa pun yang ingin menguasai politik Indonesia, yang kategorinya lapar politik, maka rusaklah persatuan," sambung Haedar.

Selain dimensi politik, Haedar juga menyoroti persoalan kesenjangan ekonomi yang berpotensi melahirkan oligarki ekonomi. Ia mengingatkan, kekayaan Indonesia tidak boleh hanya dikuasai oleh segelintir orang.

Haedar mengutip salah satu ayat Al-Qur'an, yang menurutnya mengandung pesan agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan kelompok kecil.

"Bapak Presiden, dimensi ekonomi. Persatuan dan kebersamaan menghadapi tantangan kesenjangan ekonomi, di mana sebagian kecil orang menguasai kekayaan Indonesia sehingga tercipta kesenjangan ekonomi atau sosial ekonomi. Nah, potensi inilah yang melahirkan oligarki ekonomi," katanya.

Haedar menegaskan, kesenjangan ekonomi yang terus dibiarkan dapat merusak kebersamaan, persatuan, dan keadilan sosial di Indonesia.

"Kebersamaan, persatuan, dan keadilan akan rusak ketika ini langgeng, ketika kesenjangan sosial ekonomi ini tetap menganga karena ada oligarki ekonomi," ujarnya.

Haedar kemudian mengapresiasi komitmen Prabowo dalam memperkuat kedaulatan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ia menyinggung sejumlah gagasan Prabowo yang pernah disampaikan dalam buku maupun pidatonya. Salah satunya, pernyataan Prabowo mengenai ketergantungan Indonesia terhadap kekuatan asing.

"Saya baca buku yang Bapak beri, ada tiga. 'Selama Indonesia masih menggadaikan kekuatannya pada asing' misalkan, 'Indonesia akan tetap rapuh,' itu kata Bapak," tutur Haedar.

Ia juga mengingatkan pernyataan Prabowo di Klaten pada tahun sebelumnya, yang menyebut vampir ekonomi sebagai salah satu pihak yang merusak Indonesia.

"Yang merusak Indonesia adalah vampir ekonomi yang rakus, yang kemudian menimbulkan kesengsaraan masyarakat atau rakyat banyak," kata Haedar mengutip pernyataan Prabowo.

Haedar mengatakan, komitmen Prabowo untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat juga terlihat dari upaya memperkuat pelaksanaan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.

Ia turut mengapresiasi langkah pemerintah dalam mereformasi kebijakan politik sumber daya alam, terutama terkait penguasaan negara terhadap sumber daya dan kegiatan ekonomi strategis.

"Terakhir, Bapak mencoba melakukan reformasi kebijakan politik sumber daya alam, di mana sumber daya dan kegiatan ekonomi strategis dikuasai negara. Dan toh kalau toh nanti distribusi pada para pengusaha nasional yang sejalan dengan cita-cita nasional dan komitmen Bapak, maka kami beri apresiasi dan kami membersamai Bapak dengan langkah-langkah yang sangat positif ini," ujarnya.

Haedar kemudian mengutip pemikiran Mohammad Hatta mengenai Pasal 33 UUD 1945 yang memiliki semangat mewujudkan kemakmuran bersama bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Kata Bung Hatta, Pasal 33 itu punya spirit politik kemakmuran bersama untuk rakyat Indonesia, dan menolak segala bentuk individualisme, liberalisme, dan kapitalisme rakus," katanya.

Ia juga mengutip pemikiran Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Umum PP Muhammadiyah pada masa kemerdekaan sekaligus anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), mengenai keserakahan sebagai salah satu sumber kerusakan bangsa.

Menurut Haedar, Ki Bagus pernah menyampaikan bahwa hawa nafsu yang jahat dapat memicu kerusuhan, perpecahan, dan kerusakan masyarakat.

"Sumber kerusuhan, perpecahan, dan kerusakan masyarakat dan bangsa itu adalah hawa nafsu yang jahat. Dan satu di antara—bahkan dia mengatakan setengah dari—syahwat jahat itu adalah rakus dan tamak," kata Haedar, mengutip pernyataan Ki Bagus.

Menutup sambutannya, Haedar berharap kebijakan-kebijakan Prabowo dapat membawa Indonesia tetap berjalan sesuai amanat konstitusi dan cita-cita kebangsaan.

"Maka saya yakin kebijakan-kebijakan Bapak untuk melakukan langkah-langkah imperatif yang berani, insyaallah selain tetap membawa arah bangsa ini sesuai konstitusi, tetapi juga diberkahi Allah. Dan itu siratal mustaqim dalam kehidupan kebangsaan," tutur Haedar.