Jakarta, IDN Times - Manager Peneliti Amnesty International, Papang Hidayat menyebut, pengungkapan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat pada tahun 1998 terkait pembunuhan dan penculikan sejumlah aktivis tidak ada kemajuan.
Pemerintah saat ini, kata Papang, masih tidak serius untuk segera mengungkap dalang dibalik aksi kejam tersebut.
Menurut Papang, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo, namun hingga saat ini belum ada respons balik dari pemerintah terkait hal tersebut.
“Tidak ada kemajuan. Padahal kan Jokowi pernah bertemu dengan direktur kami (Usman Hamid). Kita menawarkan mungkin yang namanya konsep keadilan buat korban menurut hukum internasional,” kata Papang di kantor Amnesty International, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (25/6).
Saat itu, lanjut Papang, pihaknya pernah memberikan rekomendasi kepada Presiden dengan meminta pemerintah untuk memberikan hak atas kebenaran dan keadilan kepada keluarga korban.
“Nah, hak atas kebenaran itu minimal negara minta maaf kepada korban. Kedua, hak atas keadilan itu yang dituntut adalah kalau ada pelakunya yang bertanggungjawab mulai dari pelaku lapangan sampai pelaku yang menjadi aktor utama atau intelektual diadili,” tuturnya.
Amnesty, kata Papang, juga pernah meminta kepada Jokowi agar memberikan kompensasi ganti rugi kepada keluarga korban yang ditinggalkan, hingga meminta pemerintah untuk membangun monumen sejarah terkait kasus 98.
“Nah, cara itu mungkin seratus persen gak bisa dilakukan sekarang, paling enggak bisa sedikit dulu. Paling gak pertama temuin lah korban,” ujarnya.
Ketika disinggung mengenai orang-orang di belakang Jokowi yang memungkinkan terhambatnya proses pengungkapan ini, Papang enggan berkomentar lebih jauh.
“Mungkin begitu, tapi kami gak bisa bilang pasti karena kami belum tanya orang-orang terdekatnya kenapa susah. Dari sekian banyak kasus, masa ia hambatan politisnya sama semua,” jelasnya.