Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Capaian 1 Tahun Satgas PRR Pulihkan Sumatera Pascabencana

9 min read
Capaian 1 Tahun Satgas PRR Pulihkan Sumatera Pascabencana
Sawah di Aceh yang telah dipulihkan pascabencana. (Dok. Tim Media Satgas PRR)
  • Hingga 18 November 2026, pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 70 persen, mencakup infrastruktur, hunian, layanan dasar, perlindungan sosial, dan ekonomi.

  • Bencana susulan akibat hujan tinggi masih merusak jalan, jembatan, dan wilayah permukiman, sehingga Satgas PRR memperkuat pemantauan, koordinasi, serta penanganan konektivitas dan normalisasi sungai.

  • Renduk bernilai Rp100,2 triliun hingga 2028 melibatkan 23 kementerian/lembaga; pemerintah juga menyalurkan TKD tambahan Rp10,65 triliun untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) mencatat progres pemulihan pascabencana di tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, telah mencapai 70 persen hingga 18 November 2026. Capaian tersebut mencakup pemulihan infrastruktur, perumahan, layanan dasar, perlindungan sosial, hingga sektor ekonomi masyarakat.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian sebelumnya mengatakan curah hujan tinggi menyebabkan sejumlah infrastruktur yang telah ditangani kembali terdampak. Kondisi tersebut menuntut respons cepat dan kerja berkelanjutan dari kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.

“Jembatan yang sudah dibangun terbawa arus lagi, banjir bandang. Di Aceh, jalan antara Aceh Tengah sampai Bireuen yang sudah bisa dilalui, longsor lagi. PU harus bekerja lebih keras lagi. Itulah tantangan yang kita hadapi, tetapi kita terus jalan,” kata Tito seusai rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Di Aceh, banjir susulan kembali melanda Aceh Tenggara, sedangkan ruas jalan yang menghubungkan Aceh Tengah dan Bireuen kembali tertutup longsor. Pemerintah terus menangani titik-titik terdampak agar konektivitas masyarakat tidak terputus dalam waktu lama.

Penanganan bencana susulan di Sumatera Utara difokuskan pada sejumlah wilayah, termasuk Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah. Sementara itu, di Sumatera Barat, banjir kembali melanda Kabupaten Solok dan Kota Padang setelah penanganan sebelumnya diprioritaskan di Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.

Tito menegaskan pemulihan di tiga provinsi berlangsung ketika risiko bencana masih berjalan. Curah hujan tinggi dapat memicu kerusakan baru pada lokasi yang telah ditangani sehingga pemantauan, kesiapan alat, dan koordinasi lapangan harus terus diperkuat.

“Bencana Sumatera yang ada di tiga provinsi ini bukan sekali kejadian selesai. Curah hujan yang sangat tinggi membuat terjadi bencana susulan lagi. Ini salah satu penghalang kita untuk melakukan pemulihan,” ujar Tito.

Terkait capaian 1 tahun Satgas PRR, Kasposko Satgas PRR Aceh, Safrizal, mengatakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk (Renduk) dengan alokasi anggaran Rp100,2 triliun untuk tiga provinsi. Dari jumlah tersebut, Aceh memperoleh alokasi sekitar Rp58,973 triliun atau 60 persen.

Pelaksanaan Renduk dibagi dalam tiga tahun, yakni Rp24 triliun pada 2026, Rp20 triliun pada 2027, dan Rp14 triliun pada 2028. Pelaksanaannya melibatkan 23 kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, dengan pengawalan Satgas PRR yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Progres tahunan yang dapat kita capai sejauh ini menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Pekerjaan untuk 2027 dan 2028 memang masih banyak dan harus dilanjutkan," ujar Safrizal.

  1. 1. Pemulihan infrastruktur dan perumahan

    Perbaikan jalan di Pringsewu Lampung. (IDN Times/istimewa)
    Ilustrasi perbaikan jalan. (IDN Times/istimewa)

    Di sektor infrastruktur jalan, seluruh jalan nasional terdampak di Aceh atau 100 persen telah kembali operasional. Sementara dari 1.638 ruas jalan daerah terdampak, sebanyak 1.545 ruas atau 94,32 persen telah kembali fungsional. Masih terdapat 93 ruas yang dalam proses perbaikan. Untuk jembatan nasional, sebanyak 23 unit terdampak telah kembali fungsional, meskipun beberapa masih menggunakan sambungan sementara. Sementara itu, 20 jembatan lainnya masih dalam proses konstruksi. Adapun dari 655 jembatan daerah terdampak, sebanyak 386 unit atau 58,93 persen telah kembali berfungsi.

    Pada sektor perumahan, sebanyak 99,83 persen warga terdampak telah tertangani, baik dengan kembali ke rumah masing-masing maupun menempati hunian sementara (huntara). Pembangunan hunian tetap (huntap) telah menyelesaikan 1.758 unit dari total rencana 49.184 unit. Pembangunan dilakukan melalui skema komunal oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta skema in situ melalui BNPB di atas tanah milik warga.

    Percepatan juga dilakukan dengan mengubah mekanisme pembangunan huntap in situ melalui transfer anggaran kepada bendahara daerah agar pemerintah kabupaten/kota dapat mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan sekaligus melibatkan penyedia lokal. Dari enam lokasi pembangunan perumahan yang sebelumnya terkendala kesiapan lahan, kini tinggal satu lokasi di Kecamatan Sawang yang masih menghadapi persoalan penilaian harga lahan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Satgas PRR juga mendorong percepatan penyediaan material konstruksi agar pembangunan puluhan ribu rumah tidak terkendala ketersediaan bahan baku maupun kenaikan harga.

    Layanan Kesehatan, Pendidikan, dan Rumah Ibadah

    Pemulihan layanan kesehatan menunjukkan seluruh puskesmas pembantu di Aceh telah kembali beroperasi 100 persen. Rumah Sakit Tamiang yang sebelumnya terendam hingga dua meter juga telah kembali memberikan pelayanan setelah dilakukan pembersihan, sementara peningkatan fasilitas masih berlangsung.

    Di sektor pendidikan, sekitar 3.000 sekolah terdampak bencana. Hingga 18 November, masih terdapat 71 sekolah yang menggunakan kelas darurat karena ruang belajar dalam proses pembangunan. Satu sekolah lainnya masih menumpang di sekolah lain. Sementara itu, dari 918 rumah ibadah terdampak, sebanyak 906 unit telah kembali beroperasi dan 12 lainnya masih dalam penanganan.

    Bantuan Sosial dan Pemulihan Ekonomi

    Pada sektor perlindungan sosial, bantuan isi hunian telah dialokasikan sebesar Rp729 miliar, bantuan jaminan hidup (jadup) Rp709 miliar, dan bantuan stimulan ekonomi Rp698 miliar. Secara keseluruhan, paket bantuan Kementerian Sosial mencapai Rp2,14 triliun. Hingga 18 November, realisasinya mencapai Rp2,12 triliun atau sekitar 99 persen.

    Selain itu, bantuan perbaikan rumah rusak ringan menyasar 17.712 unit dengan anggaran Rp266 miliar. Untuk rumah rusak sedang, bantuan diberikan kepada 12.000 unit dengan anggaran Rp387 miliar. Total anggaran bantuan perbaikan rumah mencapai Rp653 miliar. Penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) juga telah mencapai 100 persen kepada 18.422 kepala keluarga.

    Satgas PRR tetap membuka ruang bagi usulan tambahan masyarakat, termasuk penerima yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Namun, seluruh usulan harus melalui verifikasi BPS, Dukcapil, dan survei lapangan agar penyaluran bantuan tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan. Pada pemulihan aktivitas perdagangan, dari 127 pasar terdampak di Aceh, sebanyak 115 pasar telah kembali beroperasi. Sebanyak 12 pasar lainnya masih membutuhkan penanganan lebih lanjut.

    Pertanian, Perikanan, dan Infrastruktur Dasar

    Di sektor pertanian, bencana menyebabkan kerusakan 57.171 hektare lahan sawah, baik kategori ringan, sedang, maupun berat. Untuk lahan rusak ringan dan sedang, sebanyak 24.000 hektare telah selesai dikonstruksi atau mencapai 77 persen. Sementara penanganan lahan rusak berat masih dilakukan Kementerian Pertanian, termasuk menentukan lahan yang masih dapat difungsikan sebagai sawah dan yang perlu dialihkan menjadi kebun.

    Pada sektor kelautan dan perikanan, kerusakan mencakup 30 ribu hektare lahan tambak dan 1.953 unit keramba. Penanganan telah didukung anggaran sekitar Rp400 miliar. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menyiapkan tambahan anggaran pemberdayaan pada 2027.

    Pemulihan infrastruktur dasar dan utilitas juga menunjukkan capaian signifikan. Listrik di Aceh telah pulih 100 persen. Begitu pula 156 SPBU, 11 SPBE, 131 agen LPG, serta 3.815 BTS yang sebelumnya terdampak telah kembali berfungsi seluruhnya.

    Untuk penyediaan air bersih, dari target pembangunan 1.434 sumur bor, sebanyak 920 unit telah selesai dan 514 unit masih dalam pengerjaan. Sementara fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), sebanyak 54 unit telah selesai dibangun dan 18 unit lainnya masih dikerjakan.

  2. 2. Normalisasi sungai dan muara terus dipercepat

    ilustrasi sungai (pexels.com/saymon)
    ilustrasi sungai (pexels.com/saymon)

    Safrizal menegaskan, normalisasi sungai dan muara menjadi salah satu pekerjaan penting untuk mengantisipasi banjir susulan, terutama di wilayah yang mengalami sedimentasi, penyempitan alur, dan penurunan kapasitas tampung air. Berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum per 18 November 2026, dari target normalisasi 31 sungai, sebanyak 10 sungai telah selesai dan 21 lainnya masih dalam pengerjaan. Selain itu, terdapat rencana pembangunan 40 bendungan pengendali sedimen atau sabo dam. Sebagian masih dalam proses lelang dan seluruhnya ditargetkan mulai konstruksi pada 2027.

    Salah satu kawasan prioritas berada di daerah aliran sungai (DAS) Peusangan yang melintasi Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Bireuen, dengan rencana pembangunan empat sabo dam untuk menahan aliran air dari hulu menuju wilayah hilir. Untuk penanganan muara, dari 23 lokasi yang direncanakan, dua telah selesai dan 21 lainnya masih dalam proses pengerjaan.

    Satgas PRR juga telah mendorong pemanfaatan material galian C dari sungai untuk mendukung normalisasi sekaligus memenuhi kebutuhan material rehabilitasi dan rekonstruksi. Kementerian ESDM telah menerbitkan pedoman bagi bupati dan wali kota agar dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaannya.

    Safrizal menegaskan, seluruh capaian tersebut merupakan bagian dari pekerjaan besar rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih berlangsung hingga 2028. Satgas PRR terus mengoordinasikan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak swasta agar seluruh kebutuhan pemulihan dapat terakomodasi. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memastikan tidak ada objek terdampak yang tertinggal dari perencanaan serta seluruh proses pemulihan berjalan sesuai target Renduk.

  3. 3. Renduk dan TKD tambahan

    Ilustrasi rumah sakit. (IDN Times/ Agung Sedana)
    Ilustrasi rumah sakit. (IDN Times/ Agung Sedana)

    Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) menempatkan pemulihan sungai sebagai salah satu pilar utama dalam pemulihan infrastruktur wilayah Sumatra. Melalui komitmen pembangunan kembali yang lebih baik (build back better), program ini tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik yang rusak akibat bencana, tetapi juga pada penguatan jangka panjang. Langkah taktis seperti percepatan normalisasi sungai dan pembersihan sedimentasi menjadi prioritas untuk mengantisipasi potensi banjir susulan yang kerap mengancam pemukiman warga.

    Dalam pelaksanaannya, Satuan Tugas Pemulihan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi (Satgas PRR) mengedepankan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur pengaman seperti talud dan tanggul sungai kini diselaraskan dengan tata ruang drainase di sekitarnya serta kondisi hidrologi muara sungai. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa aliran air dapat dikelola secara optimal dan tidak menimbulkan dampak kerusakan berulang di masa mendatang, sekaligus mengembalikan fungsi ekologis sungai.

    Keberhasilan program pemulihan sungai ini juga didukung oleh kolaborasi lintas sektor yang kuat antara pemerintah pusat, Kementerian Pekerjaan Umum, Bappenas, dan pemerintah daerah. Pemanfaatan sistem pendataan digital seperti aplikasi SADANA turut membantu transparansi dan kecepatan pemantauan proyek di lapangan. Dengan pengawasan yang ketat dan koordinasi yang solid, proyek strategis ini diharapkan dapat selesai tepat waktu guna memberikan rasa aman dan meningkatkan ketahanan lingkungan bagi masyarakat Sumatera.

    Dalam pemulihan bencana, pemerintah pusat juga telah mengalokasikan tambahan transfer ke daerah (TKD) Tambahan sebesar Rp10,65 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Dana ini ditujukan untuk mengakomodasi penurunan alokasi daerah serta membantu wilayah-wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi, melalui penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH), DBH tambahan, Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan, hingga dana otonomi khusus.

    TKD Tambahan adalah alokasi dana tambahan dari pemerintah pusat yang disalurkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah khususnya guna mempercepat rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan wilayah yang terdampak bencana atau untuk mendukung penanganan kebutuhan mendesak lainnya.

    Berdasarkan rincian wilayahnya, alokasi terbesar diterima oleh Sumatera Utara sebesar Rp6,35 triliun, disusul oleh Sumatera Barat sebesar Rp2,63 triliun, serta Aceh sebesar Rp1,65 triliun yang juga didukung tambahan mekanisme hibah untuk daerah terdampak parah. Dana tersebut diprioritaskan untuk pemenuhan belanja pokok pemerintah daerah, pemulihan infrastruktur dasar, penanganan darurat, serta perbaikan fasilitas publik yang rusak akibat bencana.

    Seluruh anggaran tambahan ini disalurkan secara bertahap dalam tiga gelombang tanpa syarat salur agar pemerintah daerah dapat segera mengeksekusi program pemulihan di lapangan. Pengawasan ketat terus dilakukan oleh kementerian terkait agar dana tersebut tepat sasaran dan tidak mengendap sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), sebagaimana tercatat melalui laporan resmi Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (WEB)

Sponsored Content: This article is a paid collaboration. While this content is sponsored, all insights, reviews, and editorial standards remain entirely our own.

Related Articles

See More