Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. (IDNTimes/Lia Hutasoit)

Intinya sih...

  • Pola serangan teror untuk membungkam kritik publik terhadap penanganan bencana ekologis di Sumatra.

  • Negara belum memiliki kewibawaan hukum dalam menangani teror fisik dan digital terhadap aktivis.

  • Rezim berpihak pada kelaliman dengan memutarbalikkan fakta serangan teror yang dialami oleh aktivis HAM.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Berbagai rentetan teror terjadi menimpa warga yang kritis dan pemengaruh di media sosial. Antara lain Iqbal Damanik (Aktivis Greenpeace), Ramond Dony Adam (DJ Donny), Sherly Annavita, Virdian Aurellio, dan @pitengz_oposipit.

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan hal ini bukan sekadar kasus kriminal biasa, melainkan serangan teror terhadap kemerdekaan berpendapat warga negara yang dijamin konstitusi.

"Teror bangkai ayam, pelemparan telur busuk, vandalisme, hingga serangan bom molotov dan serangan digital adalah upaya sistematis untuk menciptakan iklim ketakutan," kata dia dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (1/1/2026).

1. Pembungkaman kritik publik atas buruknya penanganan bencana ekologis

Feri Amsari dan Usman Hamid (IDN Times/Aryodamar)

Pola serangan ini, kata Usman memiliki benang merah, yaitu pembungkaman kritik publik atas buruknya penanganan bencana ekologis di Sumatra akibat kebijakan pro-deforestasi. Kritik yang lahir dari solidaritas kemanusiaan dan semangat perbaikan justru dibalas intimidasi fisik dan digital.

2. Negara ini belum memiliki kewibawaan hukum soal teror

Pesan teror dan bangkai ayam yang diterima oleh aktivis Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik. (www.instagram.com/greenpeaceid)

Menurutnya, dari pesan ancaman "Mulutmu Harimaumu" yang ditujukan kepada Iqbal, hingga Donny, Sherly dan Virdian menegaskan negara ini belum memiliki kewibawaan hukum sehingga orang tertentu berani melakukan teror digital dan fisik tanpa rasa takut padahukum.

"Jika teror berlalu tanpa pengusutan, negara secara tidak langsung merestui praktik anti-kritik dan memvalidasi kekhawatiran Amnesty bahwa 2025 adalah tahun malapetaka nasional HAM," kata dia.

3. Sebut menunjukkan muka tebal rezim

Isi pesan teror yang diterima oleh DJ Donny. (www.instagram.com/@dj_donny)

Sementara, pernyataan sikap bersama Warga Jaga Warga yang dilansir dari keterangan resmi YLBHI mengungkapkan serangan secara masif dan sistematis yang dialami kelompok kritis juga pemengaruh dipelintir oleh para pendengung di media sosial, seolah-olah teror yang dialami adalah kebohongan.

"Ini semakin menunjukkan muka tebal rezim yang berpihak pada kelaliman. Perlu diingat bahwa jelang pengesahan RUU TNI yang mengalami penolakan masif oleh publik juga terjadi teror dan intimidasi terhadap beberapa aktivis HAM, mulai dari dibuntuti dan dimonitor kantornya, diblokade kendaraannya di tengah jalan raya, ancaman via telpon dan Whatsapp, didatangi rumahnya, dan tindakan lainnya," kata mereka, dikutip Kamis.

Editorial Team