Akreditasi Ditolak, Puluhan Jurnalis Turki Dilarang Liput KTT NATO
- Pemerintah Turki menolak akreditasi puluhan jurnalis dari berbagai media, termasuk yang pro-pemerintah, menjelang KTT NATO 2026 di Ankara, memicu kecaman atas pelanggaran kebebasan pers.
- NATO menyatakan keputusan akreditasi sepenuhnya wewenang pemerintah Turki, namun sikap ini dikritik karena dianggap mengabaikan prinsip demokrasi dan transparansi yang dijunjung aliansi tersebut.
- Menjelang konferensi, aparat Turki memperketat keamanan dengan menangkap politisi oposisi, akademisi, dan aktivis; pemerintah berdalih langkah itu untuk mencegah ancaman keamanan selama acara berlangsung.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Turki membatasi akses liputan bagi puluhan jurnalis lokal menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO di Ankara yang akan digelar Juli 2026. Keputusan menolak akreditasi ini menuai kecaman dari berbagai organisasi pers karena dinilai melanggar prinsip kebebasan media di negara tuan rumah.
Pertemuan tingkat tinggi tersebut semula diharapkan menjadi ajang kolaborasi strategis negara-negara anggota. Namun, pembatasan terhadap wartawan serta penangkapan sejumlah aktivis di ibu kota kini menimbulkan ketegangan baru sebelum acara berlangsung.
1. Media oposisi dan pro-pemerintah sama-sama kehilangan izin liput
Sejumlah kantor berita independen di Turki, seperti Cumhuriyet, Sozcu, Anka, T24, dan Medyascope, melaporkan bahwa permohonan izin liputan reporter mereka ditolak sepihak oleh penyelenggara.
Kebijakan ini tidak hanya menyasar media yang berseberangan dengan pemerintah. Salah satu jurnalis dari harian pro-pemerintah, Yeni Safak, juga mengaku di media sosial bahwa pengajuannya ikut ditolak.
Kelompok pers setempat mengecam keras keputusan itu karena dilakukan tiba-tiba tanpa alasan jelas dan tanpa kesempatan mengajukan keberatan. Mereka menilai langkah ini melukai keterbukaan informasi yang seharusnya dijaga.
“Penolakan akreditasi untuk begitu banyak media sangat mengkhawatirkan dari sisi kebebasan pers. Melarang media meliput peristiwa penting bagi masyarakat bisa merusak hak warga untuk mendapat informasi,” ujar perwakilan Asosiasi Jurnalis Turki, dilansir Associated Press.
2. Keputusan akreditasi ada di tangan tuan rumah
Pihak NATO menyatakan bahwa penentuan kelayakan jurnalis lokal sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Turki. Kebijakan itu disebut sebagai prosedur biasa ketika pertemuan digelar di luar markas besar mereka di Belgia.
Pernyataan ini dikritik kalangan pers karena dianggap membiarkan penurunan kebebasan pers di negara tuan rumah. NATO dinilai mengabaikan nilai-nilai demokrasi yang menjadi salah satu pilar utama aliansi.
Hingga kini, lembaga komunikasi resmi pemerintah Turki belum memberi keterangan apa pun tentang polemik perizinan media tersebut.
“Kami sedang berkomunikasi dengan pihak Turki mengenai akreditasi KTT NATO di Ankara. Bagi NATO, sangat penting media bisa hadir langsung di acara-acara besar seperti ini,” kata Juru Bicara NATO, Allison Hart.
3. Keamanan di Ankara diperketat
Selain membatasi media, aparat keamanan Turki juga melakukan penangkapan massal terhadap puluhan warga sipil menjelang konferensi.
Mereka yang ditahan antara lain politisi oposisi, akademisi, pengacara, serta jurnalis yang juga pegiat kesetaraan gender. Penangkapan ini diduga dilakukan untuk mencegah aksi unjuk rasa selama acara internasional berlangsung.
“Penyalahgunaan undang-undang terorisme untuk menangkap banyak orang sebelum KTT NATO sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai aliansi. Membersihkan jalanan Ankara dari calon pengunjuk rasa justru menunjukkan represi pemerintah yang kian mendalam,” ungkap Benjamin Ward, Deputi Direktur Eropa dan Asia Tengah Human Rights Watch.
Pemerintah Turki membantah bahwa penahanan itu bermotif politik. Mereka menegaskan langkah tersebut murni untuk menghadapi potensi ancaman keamanan.
“Mereka dinilai terlibat aktivitas yang terhubung dengan berbagai organisasi teroris,” jelas perwakilan Direktorat Komunikasi Pemerintah Turki.
