Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Makassar, IDN Times - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah merespon dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) oleh 15 Camat se-Makassar. Dugaan tersebut berdasarkan rekaman video dukungan terhadap calon presiden Joko Widodo - Ma’ruf Amin yang tersebar di media sosial.
Nurdin menyatakan telah menelepon Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto terkait persolan itu. Dia menegur Wali Kota dan mengingatkan bahwa Camat sebagai ASN mesti bersikap netral.
“Langsung saya telepon pak Wali. Itu tidak boleh. Kalau saya, harus dipisahkan dukungan pribadi dengan dukungan organisasi. Karena Camat itu ASN,” kata Nurdin Abdullah di Makassar, Jumat (22/2).
Baca Juga: Dukung Jokowi, Bawaslu Sulsel Periksa Maraton 15 Camat se-Makassar
1. Keberpihakan ASN bisa mengganggu kenyamanan masyarakat
Netralitas ASN pada Pemilihan Umum diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Bagi yang terbukti melanggar, bisa dikenai sanksi administrasi hingga pidana.
Nurdin Abdullah belum memastikan benar tidaknya dukungan para Camat di Makassar terhadap salah satu capres. Namun jika benar, hal itu dikhawatirkan bisa mengganggu kenyamanan masyarakat karena aparat tidak netral. Salah satu dampaknya, tingkat pemilih di Pemilu.
“Slow saja. Nanti orang jadi takut semua. Harusnya pelan-pelan saja,” ucap Nurdin.
Baca Juga: Wali Kota Makassar Bela 15 Camat yang Dianggap Langgar Aturan Pemilu
2. Bawaslu periksa maraton 15 Camat
Sebelumnya diberitakan, Bawaslu bersepakat menyelidiki dugaan pelanggaran para Camat, setelah menerima beberapa laporan masyarakat dalam dua hari terakhir. Laporan masuk di Bawaslu tingkat Kota dan Provinsi, serta limpahan dari Bawaslu RI.
Camat yang diperiksa, antara lain Mahyuddin (Biringkanaya), Arman (Bontoala), Andi Fadli (Manggala), Alamsyah Sahabuddin (Makassar), Edward Supriawan (Mamajang), Juliaman (Mariso). Lalu Andi Pangeran Nur Akbar (Panakkukang), Sulyadi Supomo Guntur (Rappocini), H Ruly (Tallo), Muhammad Rezha (Tamalanrea).
Berikutnya, Fahyuddin Yusuf (Tamalate), Andi Pattiware (Ujung Pandang), Ibrahim Chaidar Said (Ujung Tanah), Aulia Arsyad (Wajo), dan Akbar Yusuf (Sangkarrang).
Pemeriksaan terhadap para camat rencananya digelar bergiliran sejak pagi hingga sore. Mereka akan dimintai keterangan soal fakta-fakta terkait video dukungan. Bawaslu juga berencana memeriksa pihak lain sebagai saksi penguat fakta.
“Kami akan mengklarifikasi tentang beberapa hal, intinya mengenai laporan soal dugaan pelanggaran pemilu, terutama soal netralitas ASN dan administrasi kepemiluan,” ujar Azry.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
3. Lima pengacara dampingi para camat
Pada Jumat (22/2), 15 Camat bergantian datang ke Kantor Bawaslu Sulsel, jalan AP Pettarani Makassar. Mereka hadir untuk memenuhi undangan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran terkait video.
Para Camat sepakat bungkam saat ditanyai wartawan. Mereka menyerahkan kepada kuasa hukum untuk berkomentar. Dalam kasus ini, 15 Camat didampingi lima pengacara.
“Kita tunggu saja seperti apa hasil pemeriksaan Bawaslu. Jangan sampai kita mendahului pemeriksaan,” kata salah satu pengacara, Zulkifli Hasanuddin.
4. Bawaslu mulai memeriksa 15 camat satu per satu pada Jumat (22/2)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan, Jumat (22/2) mulai memeriksa 15 atau seluruh Camat di kota Makassar terkait dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN). Bawaslu memanggil para camat setelah beredar rekaman video mereka menyatakan dukungan ‘harga mati’ bagi calon presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
“Kami menyepakati untuk melakukan ke tingkat penyelidikan. Hari ini kami agendakan untuk memeriksa seluruh pihak yang disebut-sebut,” kata Komisioner Divisi Penindakan Bawaslu Sulsel Azry Yusuf.
Baca Juga: Beredar Video Dukung Jokowi, 15 Camat Makassar Dilaporkan ke Bawaslu
