Mau Diteken Jokowi, Isi Draf Omnibus Law 1.035 Halaman dan 905 Beda?
Ada 3 pasal yang alami perubahan di klaster Ketenagakerjaan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Draf Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau Omnibus Law akhirnya rampung dan siap diteken oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada Rabu 14 Oktober 2020 mendatang. Walaupun demikian, keraguan akan keabsahan draf UU Ciptaker masih bermunculan dari berbagai pihak.
Apalagi jika dilihat dari jumlah halaman draf Omnibus Law UU Ciptaker yang dibagikan oleh pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR kepada wartawan berjumlah 905. Sedangkan, draf UU Ciptaker yang akan diteken Presiden Jokowi ada 1.035 halaman.
Terkait perbedaan jumlah halaman ini, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, draf yang berjumlah 1.035 memang berbeda dengan yang tersebar di masyarakat yang berjumlah 905 halaman. Namun, ia menegaskan, tak ada yang berubah dari sisi substansi.
“Itu kan yang paripurna basisnya itu (905 halaman), tapi kemudian itu formatnya kan masih belum dirapikan. Setelah dirapikan spasinya, redaksinya segala macam, nah sekarang sudah dirapikan. Gak ada (yang berubah). Itu hanya typo dan format. Kan format dirapikan, jadinya spasi-spasinya kedorong semuanya halamannya,” kata Indra kepada IDN Times, Senin (12/10/2020).
Untuk membuktikan hal tersebut, IDN Times menelusuri dan membandingkan pasal demi pasal yang terdapat dari dua draf UU Ciptaker, khususnya pada klaster Ketenagakerjaan. Berikut hasilnya:
Baca Juga: Fakta-fakta dalam Seribu Halaman Omnibus Law Cipta Kerja
1. Muncul ayat baru pada Pasal 79 tentang waktu istirahat dan cuti di draf UU 1.035 halaman
Pada draf UU Ciptaker yang berjumlah 1.035 halaman, terdapat ayat baru di Pasal 79 yaitu ayat 6. Padahal di draf yang berjumlah 905 halaman ayat tersebut tidak tercantum. Dengan demikian, jumlah ayat pada Pasal 79 pun menjadi enam.
Berikut isi lengkap Pasal 79 pada kedua draf UU Ciptaker.
Pada draf UU Ciptaker dengan 905 halaman, Pasal 79 berbunyi:
Pasal 79
(1) Pengusaha wajib memberi:
a. waktu istirahat; dan
b. cuti.
(2) Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada pekerja/buruh paling sedikit meliputi:
a. istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; dan
b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
(3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.
(4) Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
(5) Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Pada draf UU Ciptaker dengan 1.035 halaman, Pasal 79 berbunyi:
Pasal 79
(1) Pengusaha wajib memberi:
a. waktu istirahat; dan
b. cuti.
(2) Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada pekerja/buruh paling sedikit meliputi:
a. istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; dan
b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
(3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.
(4) Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
(5) Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Baca Juga: Mengingat Pertama Kali Omnibus Law Diperkenalkan Jokowi