TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

PSBB dan PPKM Tak Efektif, Komisi IX DPR: Kebijakan Setengah Hati

PSBB dan PPKM dinilai sebagai kebijakan setengah hati

Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah mencari terobosan inovatif  untuk menekan angka kasus COVID-19. Sebab, secara gamblang pemerintah telah mengakui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali tidak efektif.

"Untuk apa kewenangan kebijakan dan dukungan anggaran yang luar biasa besar jika tidak ada perubahan kondisi yang terukur. Kewenangan eksekusi harus digunakan dengan benar dan sungguh-sungguh," katanya dalam keterangan pers, Senin, (1/2/2020).

Baca Juga: Mengenal COVID Tongue, Bercak di Lidah yang Jadi Gejala Baru COVID-19

1. Pemerintah diminta fokus pada penguatan sistem kesehatan

ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Netty menilai kondisi pandemik COVID-19 di Indonesia saat ini karena pemerintah membagi hati untuk penguatan sistem kesehatan dan pemulihan ekonomi. Untuk itu, ia memberikan saran agar pemerintah melakukan karantina wilayah secara penuh. 

"Sudah saatnya pemerintah fokus pada penanganan kesehatan dan lakukan karantina wilayah secara penuh. Pemerintah harus berani ambil opsi ini dan bertanggung jawab atas risikonya," katanya.

2. PSBB dan PPKM dinilai sebagai kebijakan setengah hati

Ilustrasi tindak lanjut SatpolPP (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Menurut Netty PSBB dan PPKM adalah contoh dari kebijakan setengah hati. Sebab, kebijakan itu bertujuan untuk membatasi mobilitas penduduk, namun kerumunan massa tetap terjadi di banyak titik.

"Di pasar tradisional, antrean dalam pengurusan SIM/STNK, rumah makan, bahkan kegiatan perkumpulan di masyarakat masih berjalan tanpa menaati prokes,” katanya.

Baca Juga: Satgas COVID-19: Testing COVID-19 di Indonesia Belum Merata

Topik:

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya