TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

GMNI Malang Unjuk Rasa Tuntut PPKM Dihentikan

Anggap pemerintah tak berikan solusi pada masyarakat  

Unjuk rasa yang dilakukan oleh GMNI di Kota Malang tuntut PPKM dihentikan. IDN Times/Alfi Ramadana

Malang, IDN Times - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Malang melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Malang, Jumat (20/8/2021). Ada beberapa tuntutan yang disuarakan mahasiswa tersebut. Utamanya tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dianggap tak maksimal. Bahkan PPKM dinilai justru mempersulit masyarakat. 

Baca Juga: Muncul Lagi, Perempuan di Malang Mengaku Jadi Korban Fetish Mukena

1. PPKM dinilai tak selesaikan masalah

Sejumlah mahasiswa yang tergabung di GMNI melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Malang. IDN Times/Alfi Ramadana

Ketua DPC GMNI Malang, Alan Landi mengatakan selama ini pemerintah tidak benar-benar serius memikirkan nasib rakyatnya. Hal itu terbukti saat penerapan PPKM yang tak diikuti dengan solusi pasti. Terutama untuk rakyat miskin yang selama ini hanya menjadi korban kebijakan saja tanpa ada solusi nyata. Terlebih masih banyak masyarakat yang ketika hari itu tidak keluar bekerja, maka mereka tidak mendapat penghasilan.

"Ini yang tidak terpikirkan oleh pemerintah. Karena tidak semua masyarakat Indonesia tetap bekerja sat di rumah saja. Pedagang, sopir angkot hingga pekerja lepas tentu kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari jika mereka tidak boleh bekerja," terangnya Jumat (20/8/2021). 

2. Pemerintah harus pastikan kebutuhan rakyat terpenuhi

Sejumlah mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Malang. IDN Times/Alfi Ramadana

Alan mengatakan, pemerintah boleh saja mengeluarkan kebijakan PPKM ataupun lainnya. Tetapi pemerintah harus juga memastikan bahwa kebutuhan rakyat benar-benar terpenuhi. Agar ketika mereka di rumah saja, ada jaminan bahwa hidup mereka ditanggung pemerintah.

"Jangan sampai hanya karena harus menjalankan kebijakan pemerintah, mayarakat justru seolah terjebak dalam situasi sulit. Terlebih mereka masih harus memenuhi kebutuhan sehari-hari," tambahnya. 

3. Kritik kebijakan vaksin yang dinilai tak adil

Khofifah berbincang dengan peserta vaksin. Dok/istimewa

Tak hanya itu saja, Alan juga menyampaikan kritikan terhadap program vaksinasi yang ditetapkan pemerintah. Utamanya terkait kebijakan mewajibkan memiliki sertifikat vaksin untuk bisa melakukan aktivitas perjalanan. Menurutnya hal tersebut sangatlah tidak adil, lantaran tak semua masyarakat bisa mendapatkan vaksin. Mereka yang tak lolos screening kesehatan awal tidak direkomendasikan dilakukan vaksinasi.

"Kalau bepergian harus membawa kartu vaksinasi tentu ini ada diskriminasi bagi mereka yang tidka bisa ikut vaksin karena memiliki penyakit bawaan dan lainnya. Tentu ini bukan solusi yang tepat," katanya. 

Baca Juga: Tahap Pertama, Kota Malang Vaksinasi 50 Ibu Hamil

Verified Writer

Alfi Ramadana

Menulis adalah cara untuk mengekspresikan pemikiran

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya