Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Kita semua tahu bahwa Provinsi Jawa Barat (Jabar) sering dijadikan role model karena keberhasilannya dalam mengelola berbagai bidang pemerintahan. Mulai dari perkembangan ekonomi, pariwisata, dan berbagai kebijakan-kebijakan yang tepat dalam melayani masyarakatnya. Tak lain halnya dalam pelayanan kesehatan.
Berdasarkan data Dashboard Jabar tahun 2021, Jawa Barat menduduki peringkat 4 dalam bidang pelayanan kesehatan. Hal ini menandakan bahwa Jabar memang memprioritaskan perihal kesehatan warganya yang dibuktikan dengan respon cepat penanganan ketika ada masalah kesehatan muncul. Berikut lima aksi cepat tanggap pemerintah Jabar dalam menanggapi permasalahan kesehatan warganya.
Baca Juga: Fasilitasi Warga Jabar Mudik, Pemprov Jabar Gelar Program Mudik Gratis
1. Program vaksinasi polio secara massal
Ridwan Kamil dan Atalia Praratya ikut turun langsung dalam vaksinasi polio di Kota Bandung (jabarprov.go.id) Beberapa waktu lalu ditemukan satu bayi positif polio tipe 2 di Kabupaten Purwakarta. Mengetahui hal tersebut, pemerintah Jawa Barat langsung mengadakan vaksinasi massal atau dikenal dengan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub PIN) dengan target capaian dari pemerintah pusat sebesar 95 persen. Tindakan cepat ini untuk mencegah penyebaran mengingat polio adalah salah satu penyakit yang cepat menular.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa imunisasi merupakan salah satu wujud upaya pembelaan negara. Sub PIN Polio ini menyasar anak usia 0-59 bulan dengan jumlah target sebanyak 4 juta balita yang dilaksanakan sebanyak dua putaran. Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI) dan Badan Kesehatan Dunia (WHO).
"Mari sukseskan Sub PIN Polio ini agar Jabar aman terkendali tidak ada ancaman dan pandemi karena polio ini luar biasa bahaya," ujar Ridwan Kamil.
Respon gerak cepat yang dilakukan pemerintah Jawa Barat dalam menanggapi satu kasus polio di Purwakarta sangat diapresiasi oleh Kemenkes dan UNICEF. Pada putaran pertama yang dilaksanakan pada tanggal 3-15 April kemarin, capaian vaksinasi polio telah mencapai 3,2 juta anak dari target 3,9 juta. Ketua Tim Pelaksana Vaksinasi Polio Jabar, Dedi Supandi menyatakan optimisme Jabar akan menjadi provinsi pertama yang bebas polio. Hal ini juga melihat tidak adanya penambahan kasus dan target vaksinasi yang hampir selesai.
Baca Juga: 10 Destinasi Tempat Bersejarah di Jawa Barat, Happy di Jabar!
2. Penanganan kasus keracunan jajanan ciki ngebul
ilustrasi jajanan ciki ngebul (freepik.com/jcomp) Kasus keracunan jajanan ciki ngebul atau cikbul yang menyerang Jabar beberapa waktu lalu sempat menjadi sorotan utama pemerintah daerah setempat. Kasus ini awalnya ditemukan di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Bekasi. Dinkes Jabar pun menetapkan kasus cikbul ini sebagai darurat medis beriringan dengan status Kejadian Luar Biasa (KLB) dari Kementerian Kesehatan.
Tindakan cepat yang dilakukan oleh Dinkes Jabar yaitu meneruskan surat edaran dari Kemenkes ke Dinkes kabupaten/kota terkait kewaspadaan penggunaan nitrogen dalam makanan siap saji. Selain itu, Dinkes Jabar juga menghimbau Dinkes kabupaten/kota untuk melakukan peninjauan kembali terkait izin usaha makanan yang menggunakan nitrogen cair.
Atas kejadian keracunan jajanan cikbul, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum melakukan pengecekan pabrik jajanan anak di Ciamis. Pabrik yang dikunjungi yaitu pabrik makaroni. Langkah ini sebagai antisipasi dan untuk memastikan keamanan dan kesehatan jajanan anak.
Wagub berpesan kepada orang tua agar mengawasi apa yang dimakan oleh anak dan tidak menganggap semua jajanan anak itu berbahaya seperti cikbul.
"Saya berharap masyarakat jangan menyamaratakan makanan-makanan yang sering dijajakan oleh para penjual di warung-warung dan lainnya, dengan kasus yang sekarang sedang beredar tentang cikbul itu," ungkapnya.
3. Imunisasi penanggulangan wabah difteri
ilustrasi vaksin (unsplash.com/Mufid Majnun) Pada bulan Februari lalu, Kabupaten Garut dihebohkan atas meninggalnya tujuh orang warga yang diduga terjangkit virus difteri. Pemerintah setempat akhirnya menetapkan kasus ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati nomor 100.3.3.2/KEP.91-DINKES/2023. Status KLB ini berlaku selama 10 bulan terhitung sejak Februari-November mendatang.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Ketika muncul informasi warga terjangkit difteri, Pemerintah Garut langsung mengambil langkah sigap untuk segera menangani kasus difteri ini agar tidak semakin meluas. Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Garut berkoordinasi dengan Dinkes Jawa Barat akan melaksanakan Outbreak Response Immunization (ORI) atau vaksinasi massal. Suntikan vaksin ini ditujukan untuk bayi usia 2 bulan hingga remaja usia 15 tahun.
Pada tahap awal, vaksinasi hanya dilakukan di Kecamatan Pangatikan, Garut yang sudah positif terjadi wabah difteri. Sedangkan untuk wilayah lainnya yang masih suspek diberikan Anti Difteri Serum (ADS) dan tracing kontak sebagai langkah awal penanganan. Kegiatan ini pun dipantau langsung oleh Atalia Praratya Ridwan selaku Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat.
"Ketika saya mendengar kolaborasi ini, sungguh luar biasa antara Dinkes Jabar dan Dinkes Garut bersama dengan stakeholders langsung bergerak cepat ketika kasus ini (difteri) muncul," tutur Atalia.
Atalia menyampaikan rasa bangganya atas sikap tanggap dan kerjasama yang baik antar seluruh tatanan pemerintahan dalam menanggapi wabah difteri ini. "Hari ini saya bersyukur, karena menunjukkan kolaborasi kompak kita semua. Karena semua ikut membantu, membentuk kolaborasi terbaik yang bisa kita berikan untuk kesehatan masyarakat," imbuhnya.
4. Targetkan Jabar tanpa stunting melalui program New Zero Stunting
ilustrasi anak-anak yang tumbuh sehat (freepik.com/jcomp) Kasus gagal tumbuh atau stunting di Indonesia masih cukup tinggi yaitu di angka 24 persen. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak menjadikan Jawa Barat sebagai tolok ukur dalam upaya menurunkan angka stunting di Indonesia. Selain itu, jumlah kelahiran di Jabar cukup tinggi yakni mencapai 880 ribu per tahun dari 4,8 juta skala nasional.
Program-program yang dicanangkan untuk menangani stunting pun sangat baik sehingga hal ini dijadikan sebagai role model untuk wilayah lainnya. Harapannya jika penanganan stunting di Jabar berhasil, tentu akan berdampak besar bagi skala nasional yang diharapkan akan turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan meluncurkan program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Melalui acara Festival Makan Ikan yang digelar beberapa waktu lalu, Atalia Praratya selaku ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) menyatakan bahwa konsumsi ikan di Jabar pada tahun 2022 masih 37 kilogram/kapita/tahun, di bawah rata-rata nasional yaitu 56 kilogram/kapita/tahun.
Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman menuturkan bahwa makan ikan sebagai salah satu pencegahan stunting. "Stunting itu kebanyakan karena kurang protein, jadi pas, stunting dengan Gemarikan," jelasnya.
Atas keberhasilannya dalam menurunkan angka stunting yang cukup signifikan, Provinsi Jawa Barat memperoleh penghargaan dari BKKBN Pusat. Diketahui jumlah kasus stunting di Jabar menurun dari 24,5 persen (tahun 2021) menjadi 20,2 persen (tahun 2022). Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja menyampaikan bahwa Jabar menargetkan angka stunting di tahun 2023 menjadi 19,2 persen.
Baca Juga: 3 Langkah Konkret Pemerintah Jabar Cegah Polio, Targetkan Imunisasi
