KPK Imbau Menteri dan Pejabat yang Baru Dilantik Laporkan LHKPN

2. KPK melakukan kerja sama dengan lembaga dan kementerian, sebagai upaya pencegahan korupsi

Febri menjelaskan KPK telah menjalin komunikasi dan kerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Berbagai kegiatan pun dilaksanakan dalam upaya pencegahan korupsi.

"Mulai dari pemetaan sektor rawan korupsi, survei persepsi integritas, kajian-kajian sektor strategis, pendidikan antikorupsi di sejumlah jenjang pendidikan hingga revitalisasi APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)," ujar dia. 

Program tersebut dapat menjadi bagian dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yang diperintahkan presiden pada sejumlah kementerian atau lembaga.

"Hal ini tentu perlu dilakukan secara lebih serius agar upaya pencegahan korupsi benar-benar dapat menjadi perhatian dan dalam pelaksanaannya tidak hanya bersifat seremonial," kata mantan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.

KPK mengajak semua pihak membangun pemahaman mengenai pemberantasan korupsi, untuk kepentingan rakyat Indonesia sebagai korban korupsi.

3. Imbauan KPK kepada pejabat yang baru dilantik

KPK mengimbau para pejabat yang baru dilantik, terutama yang baru menjadi penyelenggara negara agar menyadari batasan yang diatur secara hukum. Febri juga mengingatkan kepada pejabat agar menolak segala sesuatu penerimaan yang berhubungan dengan jabatan.

"Seperti penerimaan suap, gratifikasi, uang pelicin, atau nama-nama lain. Segala sesuatu penerimaan yang berhubungan dengan jabatan, kami sarankan untuk ditolak sejak awal," kata dia. 

Febri mengatakan bila dalam keadaan tidak dapat menolak, misalnya karena pemberian tidak langsung, maka wajib segera melaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.