TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Antisipasi Demo Jokowi End Game, TNI-Polri Siagakan 3.385 Personel

Ada seruan ajak warga long march demo tolak PPKM darurat

Suasana Demo Tolak UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10/2020) (IDN Times/Aldila Muharma&Athif Aiman)

Jakarta, IDN Times - Sebanyak 3.385 personel gabungan TNI-Polri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengawal dan mengamankan demo menolak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jakarta, Sabtu (24/7/2021).

"Ada 3.385 orang siap mengamankan demo," kata Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Kombes Pol Marsudianto saat dikonfirmasi di Jakarta, seperti dilansir kantor berita ANTARA.

Baca Juga: Ada Seruan Aksi Jokowi End Game, KSP Minta Masyarakat Jangan Demo

Baca Juga: Mau Demo Tolak PPKM di Bandung, 4 Orang Kedapatan Bawa Senpi

1. Pengamanan dipusatkan di sekitar Monas dan DPR

Monumen Nasional (IDN Times/Besse Fadhilah)

Marsudianto mengatakan personel pengamanan tersebut akan ditempatkan di dua lokasi yang menjadi lokasi digelarnya aksi demonstrasi.

"Personel dikerahkan di sekitar Monas dan DPR," tambahnya.

Selain personel pengamanan, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga telah mengerahkan 350 orang personel polisi lalu lintas untuk mengawal kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa.

2. Polisi imbau masyarakat jangan demo

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Yusri Yunus (IDN Times/Axel Joshua Harianja)

Polda Metro Jaya sebelumnya mengimbau masyarakat tidak turun ke jalan dan menggelar unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya terkait PPKM.

Polda Metro memahami bahwa masyarakat sangat mengharapkan relaksasi kebijakan PPKM. Namun dia mengingatkan jika masyarakat membuat kerumunan dan terus melanggar protokol kesehatan, akan berpotensi memicu lonjakan angka positif COVID-19.

"Bagaimana kita bisa relaksasi, kalau ada kegiatan kerumunan seperti ini lagi. Kasihan rumah sakit, kuburan, sudah penuh," kata kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya.

Yusri juga mengatakan Polda Metro Jaya akan mengakomodasi penyampaian pendapat pihak yang ingin menyampaikan pendapat sehingga tidak menimbulkan kerumunan yang berpotensi menimbulkan klaster baru COVID-19.

"Silakan, kalau mau menyampaikan pendapat datang ke Polda Metro atau ke instansi terkait, akan kita terima secara bijak agar kita bisa hindari kerumunan, supaya jangan jadi klaster lagi," katanya.

Baca Juga: Cegah Kerumunan, Polri Siap Amankan Massa 'Jokowi End Game' Tolak PPKM

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya